DPR Desak Pemerintah Realisasi BUMN Pembiayaan UMi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembentukan ekosistem BUMN lewat pembiayaan ultra mikro (UMi) diharapkan segera direalisasi guna mempercepat pemulihan pelaku UMKM dan usaha ultra mikro di Indonesia. Integrasi BUMN untuk pengembangan ultra mikro ini juga diyakini membawa dampak positif, baik untuk masyarakat dan perusahaan yang terlibat.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan banyak pihak, termasuk Komite Privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dukungan banyak diberikan karena rencana ini dinilai membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

"BRI, Pegadaian dan PNM akan berada dalam satu payung sebagai upaya integrasi, tanpa mengeliminasi karakteristik dan kekhasan masing-masing institusi," kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (8/4).

Baca juga : Pulihkan Ekonomi, Pelonggaran DP 0 Persen Dongkrak Pengajuan KPR

Menurutnya, kehadiran holding BUMN ultra mikro akan berdampak pada membaiknya penghimpunan dana murah masyarakat, untuk diputar menjadi modal pembiayaan bagi UMKM. Dengan perbaikan komposisi dana murah tersebut, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif untuk pelaku UMKM dan ultra mikro.

Pembentukan holding juga berdampak positif pada upaya digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau pelaku UMKM dan usaha ultra mikro. Dengan integrasi yang terjadi, maka kemampuan dan keunggulan IT yang dimiliki BRI bisa dipakai dan dikembangkan bersama-sama oleh PNM serta Pegadaian.

Ia juga yakin, integrasi data UMKM antar masing-masing lembaga akan lebih baik pasca terbentuknya holding. Sehingga menciptakan basis informasi yang kuat dalam memotret perkembangan UMKM.

Baca juga : Nambah Pemasukan Negara, PSI Dukung Pemerintah Ambil TMII

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ekonom senior Indef Aviliani. Menurutnya, saat ini pembiayaan ultra mikro yang disalurkan Pegadaian dan PNM sudah sangat masif. Akan tetapi, pembiayaan tersebut masih sangat bergantung pada investasi negara. Akibatnya, biaya pembiayaan menjadi tinggi dan hal tersebut mengurangi kemampuan perusahaan serta negara untuk belanja keperluan lainnya.

"Memang permasalahan utama itu adalah pendanaan (bagi Pegadaian dan PMN). Kalau masih dibiarkan sendiri-sendiri, penyertaan modal negara naik terus. Kalau dia masuk dalam bagian BRI, mereka jadi bagus," imbuhnya. 

Dia meyakini, saat ini pelaku UMKM butuh pembentukan holding ultra mikro karena keuntungan dari integrasi tersebut akan banyak didapatkan pelaku usaha. "Dana untuk penyaluran (pembiayaan) dari Pegadaian dan PNM lebih murah. Ini juga akan membantu nasabah UMKM untuk dapat pulih lebih cepat di masa pandemi," kata mantan Komisaris Bank Mandiri ini. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.