Dark/Light Mode

Saran Narasi Institute Ke Sri Mulyani: Reformasi Pajak Komprehensif

Jumat, 11 Juni 2021 21:29 WIB
Kenaikan pajak/Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Kenaikan pajak/Ilustrasi (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyarankan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengajukan reformasi perpajakan yang komprehensif guna membantu penerimaan negara di kala pandemi Covid-19. Revisi Undang-Undang Kentuntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diajukan pemerintah ke DPR jangan cuma berisi penaikan pajak.

RUU KUP itu seharusnya memuat reformasi pajak yang komprehensif. Polemik membebankan pajak sembako, kesehatan, dan pendidikan, termasuk memburu orang super kaya dengan 35 persen seharusnya dibingkai dalam kerangka perpajakan yang lebih berkeadilan,” ujar Achmad Nur Hidayat, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (11/6).

Menurut Achmad, RUU KUP yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan komunikasi publik yang massif, reformasi pajak 2021 akan ditolak masyarakat. Makanya, Sri Mulyani harus terbiasa mengkomunikasikan gagasan reformasi publiknya secara masif apalagi bila dokumen publiknya sudah jatuh ketangan DPR. 

Baca Juga : Dituding Lakukan Intimidasi, Dua Penyidik KPK Bakal Hadirkan Saksi dan Ahli

“Ibu Menteri jangan merasa kikuk di depan publik. Soalnya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar ANH, sapaan akrab Achmad.

Narasi rencana kenaikan PPN sembako, lanjut ANH, meski hanya 1 persen, akan dinilai tidak adil di saat masyarakat mengalami resesi ekonomi. Begitu juga perluasan penyidik pajak untuk menangkap tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan akan mendapat penentangan keras dari publik. 

ANH menyarankan agar reformasi pajak 2021 dilakukan mengedepankan prinsip keprihatinan ekonomi publik dan asas keadilan. “Salah satunya reformasi perpajakan komprehensif berkeadilan adalah melalui kenaikan PPh pribadi orang kaya 35 persen dibarengi dengan penurunan PPh badan/perusahaan dari 25 persen menjadi 10-15 persen.”

Baca Juga : Hasil Survei, Netizen Tolak Pemisahan Agama dengan Pancasila

Jika PPh Badan diturunkan, sambungnya, underground economy akan muncul. Sebab, tidak ada lagi insentif untuk berusaha sembunyi-sembunyi. Di waktu bersamaan, orang super kaya tidak lagi menumpuk harta mereka karena takut dipajaki tarif PPh pribadi tinggi. Mereka akan lebih banyak berinvestasi, mendirikan perusahaan, merekrut tenaga kerja baru, sehingga ekonomi tumbuh.

ANH memandang, penurunan PPh badan yang signifikan akan menaikkan jumlah wajib pajak baru sehingga yang terjadi adalah ekstensifikasi pajak. “Selama ini, reformasi pajak hanya bersifat intensifikasi terus menerus, memburu wajib pajak yang itu-itu lagi seperti berburu di kebun binatang,” cetusnya.

Dia mengakui, dengan kebijakan penurunan PPh badan akan terjadi shortfall penerimaan dari pajak beberapa tahun. Namun, hal tersebut wajar karena negara sedang resesi imbas pandemi. Begitu ekonomi pulih, akan diikuti dengan meningkatnya wajib pajak baru. Penurunan PPh badan tepat diberlakukan di saat ekonomi masih negatif saat ini.

Baca Juga : Penyidik KPK Tegaskan Tak Intimidasi Saksi Kasus Bansos

“Penurunan PPh badan dalam simulasi akan menyebabkan shortfall sekitar 2-3 tahun terlebih dahulu. Setelah itu akan naik stabil seiring dengan wajib pajak badan yang bertambah,” terang AHN.

AHN menambahkan, reformasi pajak yang komprehensif artinya terjadi pendekatan baru dari intensifikasi kepada ekstensifikasi pajak. Untuk itu, diperlukan langkah revolusioner yang berani.

“Masalahnya adalah, reformasi perpajakan selama ini tidak substantif sehingga mutar-mutar saja menaikkan tarif pajaknya tanpa ada upaya serius menambah jumlah wajib pajak. Kenaikan PPN sembako dari nol menjadi 1 persen atau menaikan PPh orang kaya dari 30 persen menjadi 35 persen adalah contoh reformasi pajak yang memburu di kebun binatang,” tutup ANH. [USU]