Dewan Pers

Dark/Light Mode

Fokus Atasi Covid-19, Pagu Anggaran PEN Tak Perlu Ditambah

Sabtu, 21 Agustus 2021 19:01 WIB
Ilustrasi. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ()ist
Ilustrasi. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ()ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Pamulang Banten Jamaluddin, menilai kebijakan Pemerintah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sudah tepat.

“Melihat realisasi penurunan (anggaran PEN) 2 tahun terakhir ini, diprediksi di tahun mendatang PEN bisa dipangkas,” tutur Jamaluddin, Sabtu (21/8/2021).

Berita Terkait : Rapat Bareng DPRD, Pemkab Klungkung Sisir Anggaran Tak Perlu

Disebutkan, pada tahun 2020 kucuran dana PEN menembus angka 575,8 Triliun. Dan, di tahun 2021 diangka 320,36 triliun yang semula ditargetkan Rp 699 Triliun. "Ini menunjukkan penurunan anggaran PEN," imbuhnya

Menurut Jamaluddin, jika kasus pandemi Covid-19 di tahun 2022 meningkat, maka Pemerintah ambil langkah fiskal refocusing anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang belum tepat.

Berita Terkait : Kegiatan Bakal Dibuka Perlahan

Lebih jauh dikatakan, melihat data kasus Covid-19 saat ini sebesar 20.004 kasus yang semula mencapai 35 ribu, hampir menyentuh kurva maksimal. Menurunnya kasus dan tren kurva landai ini menunjukkan, pemulihan pertumbuhan ekonomi diasumsikan Pemerintah bisa tercapai 5.5 persen meski saat ini berada 5 persen.

“Jadi tidak perlu ada penambahan anggaran PEN ditahun depan. Kami berharap seiring dengan dorongan Pemerintahan untuk vaksin, menjalankan protokol kesehatan, maka ekonomi Indonesia akan pulih tumbuh dan tangguh,” katanya.

Berita Terkait : Anis Matta: Pandemi Covid-19 `Membajak` Mimpi Anak Muda

Ia mengakui, bantuan yang telah dikucurkan Pemerintah sudah cukup membantu dalam memulihkan perekonomian nasional.

Dikatakan, pada hasil Survei Evaluasi Penempatan Dana PEN yang dilakukan LPEM FEB UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) dan Lembaga Demografi kepada 3.000 UMKM.
 Selanjutnya