Dewan Pers

Dark/Light Mode

Sampai Juli, Belanja Negara Sudah Capai Rp 1.368 T

Rabu, 25 Agustus 2021 21:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Instagram/smindrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Instagram/smindrawati)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berusaha terus meningkatkan peran stimulus fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pemerintah terus menggelontorkan APBN melalui belanja negara untuk program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

“Sampai Juli 2021, belanja negara telah mencapai Rp 1.368,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen. Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 952,8 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 415,5 triliun,” terang Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual APBN Kita edisi Agustus, Rabu (25/8).

Realisasi belanja barang Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh signifikan sebesar 78,7 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat di awal pandemi tahun 2020. Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta pelaku usaha mikro, biaya perawatan untuk 377,7 ribu pasien Covid-19, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 4,15 juta siswa sekolah Kementerian Agama (Kemenag). 

Berita Terkait : Hingga 20 Agustus, Dana PEN Baru Terserap Rp 326,16 Triliun

Realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan sebesar 83,3 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020. Antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur kereta api, jalan, jembatan, dan rumah sakit. 

“Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy). Dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19,” terang Sri Mulyani. 

Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial antara lain adalah penyaluran kartu sembako kepada 15,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 96,5 juta penerima bantuan iuran (PBI), diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,3 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik. 

Berita Terkait : Semester I, KPK Selamatkan Duit Negara Rp 22 Triliun

“Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 50,7 persen (yoy). Terutama dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 seperti penyediaan vaksin, obat-obatan, perawatan pasien, serta insentif nakes,” terangnya. 

Realisasi subsidi, baik subsidi energi maupun nonenergi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Masing-masing mencapai 24,0 persen (yoy) dan 8,8 persen (yoy). Antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, listrik, dan subsidi bunga KUR. 

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 mencapai Rp 415,53 triliun atau 52,2 persen target APBN 2021. Sri Mulyani menegaskan, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran pada DAK Non-Fisik (DAKNF). 

Berita Terkait : Astronacci Gelar Kompetisi Trading, Hadiah Totalnya Rp 1,85 M!

Di samping itu, Pemerintah memberikan tiga tambahan jenis transfer baru pada komponen DAKNF. Yaitu Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,” jelasnya. [USU]