Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jokowi: BUMN Jangan Ruwet Kayak Birokrasi, Bisa Lari Investor

Sabtu, 16 Oktober 2021 13:03 WIB
Presiden Jokowi dalam  pengarahan kepada para Direktur Utama BUMN Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu (14/10). (Foto: YouTube)
Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada para Direktur Utama BUMN Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu (14/10). (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menegaskan pentingnya membangun nilai-nilai (core value) dalam membangun kultur kerja di BUMN, pasca perampingan perusahaan milik negara tersebut. Dari 108 menjadi 41.

Perampingan dan pengklasteran yang ada saat ini, dinilainya mampu menjadi pondasi yang baik.

Baca juga : Jokowi Dukung PROJO Dan GAPKI Vaksinasi 7 Juta Warga

"Yang paling penting, ke depan yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, core value. Bapak Ibu yang ada saat ini alah orang-orang yang sudah sangat terpilih, yang kita seleksi. Jangan sampai, ada yang tidak pede. Yang ingin kita bangun adalah profesionalisme. Bagaimana membangun struktur kerja," kata Jokowi dalam pengarahan kepada para Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10).

"Jangan sampai, yang namanya BUMN seperti birokrasi. Ruwetnya, coba. Bapak Ibu bisa membayangkan. Yang namanya pembangkit listrik, itu perlu 259 izin. Meski namanya beda-beda. Ada izin, rekomendasi, surat pernyataan. Sama aja. Itu namanya izin. Kalau dibawa pakai koper, mungkin bisa 10 koper," imbuhnya.

Baca juga : Wakil Jaksa Agung: Reformasi Birokrasi, Resolusi Menuju Perubahan

Banyaknya jumlah izin tersebut, tentu saja berdampak pada melarnya waktu mengurus perizinan.

"Ada yang sampai 7 tahun, ngadu ke saya. Hal-hal seperti ini yang harus dipangkas. PLN nggak boleh bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi. Siapa yang mau invest, kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, di BUMN-nya juga berbelit-belit. Lari semua," tandas Jokowi. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.