Dark/Light Mode

Soal Larangan Ekspor Batubara

Baru Gerindra Yang Dukung, Lainnya..?

Senin, 3 Januari 2022 07:55 WIB
Aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh. (Foto: Antara/Ilustrasi)
Aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh. (Foto: Antara/Ilustrasi)

 Sebelumnya 
Fraksi Gerindra berharap, pengusaha batubara memiliki kesadaran yang tinggi akan hal ini. Sehingga, aturan main ini dipahami sebagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan nasional. Pengusaha juga diharapkan mengerti bahwa yang harus didahulukan saat ini adalah kepentingan nasional.

Muzani tidak ingin batubara untuk PLTU dihabiskan untuk pasar internasional. Jika hal itu terjadi, PLN dan industri dalam negeri bisa kolaps karena tidak mampu membeli batubara yang harganya melambung tinggi. “Ini ironis. Di tengah negara kita yang merupakan sumber batubara melimpah,” tegasnya.

Baca juga : YLKI Dukung Larangan Ekspor Batu Bara, Ini Alasannya

Beda dengan Gerindra, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman menilai, niat pemerintah melarang ekspor batubara sudah baik, tapi kurang tepat. Kata Maman, kondisi ini terjadi akibat keputusan PLN sendiri.

Hasilnya, ketika harga acuan batubara meroket dan pengusaha lebih memilih menjualnya ke luar negeri, PLN kelabakan karena kekurangan stok. Padahal, untuk mengamankan pasokan, PLN bisa melakukan kontrak jangka panjang.

Baca juga : Larangan Ekspor Batu Bara Jaga Keandalan Pasokan Listrik Nasional

Maman sudah meminta PLN memperbaiki sistem manajemennya. Salah satu caranya menggunakan sistem reward and punishment. Sistem ini memungkinkan pemasok batubara yang memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) memperoleh insentif tambahan, misalnya penghapusan pajak.

Namun, pemasok yang tidak memenuhi komitmen DMO bisa mendapat sanksi, seperti kenaikan tarif pajak atau substitusi harga. Dengan sistem reward and punishment, Maman yakin, kepentingan PLN dan pemasok batubara terselamatkan.

Baca juga : Pasti Ada Yang Marah, Mari Kita Tonton Saja

Sementara, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru meminta Kementerian ESDM meninjau ulang larangan ekspor batubara. Mengingat, saat ini kondisi perekonomian nasional mulai membaik.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.