Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Isu-Isu Strategis Urusan Pekerjaan Umum

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Semarang, Senin (17/1).

Sebagai tindak lanjut Rakor tersebut, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyambangi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang melingkupi bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kelautan dan perikanan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Saat menyambangi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jateng, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng Hariyono yang diwakili Direktur SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan menyampaikan Isu-Isu Strategis Urusan Pekerjaan Umum.

Baca juga : Kemenag Evaluasi Kebijakan Satu Pintu Pemberankatan Umrah

"Kelima isu strategis tersebut di antaranya,.akses jalan menuju Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) Borobudur, jalan rusak di wilayah desa dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum," ungkap Sugeng, Selasa (18/1).

Dipaparkan Sugeng, saat ini salah satu konsen utama pemerintah ialah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyediakan akses terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satunya, KSPN Borobudur yang berada di Provinsi Jateng. Dukungan Pemda ini penting bagi pemenuhan target program prioritas Pemerintah terkait kawasan pariwisata di Provinsi Jateng.

Baca juga : Kemendagri Beri Arahan Strategi Percepatan Serapan Anggaran & Lelang Dini

"Tersedianya dukungan akses Jalan kewenangan Provinsi maupun Kabupaten pada KSPN Borobudur merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Prioritas Nasional sebagaimana dituliskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024," tambah Sugeng.

Selain itu, isu strategis lain di bidang Pekerjaan Umum ialah penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap pelaksanaan pemenuhan SPM.

Kemudian, untuk isu strategis lainnya yaitu perbaikan jalan rusak di desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah melakukan langkah strategis dengan mengumpulkan Kepala Desa yang wilayahnya memiliki kondisi jalan rusak.

Baca juga : KSP Dukung Kemenag Buat PMA Penghapusan Kekerasan Seksual

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri melakukan pemetaan kondisi jalan yang rusak berat guna menjamin konektivitas wilayah.

Di sisi lain, Dirjen Bina Bangda dalam pemaparannya yang disampaikan Direktur SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan menyampaikan rekomendasi terkait SPM Bidang Pekerjaan Umum. Rekomendasi pertama, Pemda perlu memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah.

"Bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2022 agar pencapaian target pemenuhan SPM dipastikan terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang sedang disusun," imbaunya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.