Perpresnya Belum Juga Diteken, Sidang MK Lebih Cepat Ketimbang Mobil Listrik

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi pameran di Perfektur Karuizawa, Jepang, Jumat (15/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Negara G20 Bidang Energi dan Lingkungan Hidup.

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hiroshige Seko, menemani Jonan meninjau area pameran. Wartawan Rakyat Merdeka Kartika Sari yang meliput langsung kegiatan tersebut melaporkan, selain Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Dubes Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, juga menjadi delegasi dalam pertemuan tersebut.

Jonan tampak terkesan menghadiri pameran itu. Kemajuan teknologi di sektor energi mengalami perkembangan sangat cepat. Menurutnya, pilihan bahan bakar untuk moda transportasi kini semakin banyak. Yang terbaru, bahan bakar dengan bahan baku dari air, hidrogen (H2O).

"Di G20, ada teknologi baru namanya bahan bakar hidrogen. Ini kan sangat menarik. Sekarang ada pilihan yang lebih baik lagi,” ungkap Jonan.

Baca juga : Lebaran Berlalu, Harga dan Pasokan Bawang Merah Kembali Normal

Gregetan Mobil Listrik

Jonan mengaku gregetan karena pembahasan draf Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik saja  tak kunjung kelar. Padahal, kebutuhan untuk melakukan diversifikasi energi semakin mendesak. Apalagi pemerintah belakangan ini banyak membangun jalan raya.

Tol Trans Jawa sudah selesai. Dan, kini sedang membangun tol Trans Sumatera, dengan proyeksi selesai secara keseluruhan pada 2030. Dengan makin banyaknya jalan raya, Jonan memproyeksi, konsumsi BBM pada 2025 bisa mencapai 2 juta barel per hari.

Sementara produksi minyak di dalam negeri, tidak bisa diharapkan meningkat secara signifikan. Peningkatan konsumsi BBM akan berimbas pada impor minyak. Anggaplah produksi mencapai 1 juta barel per hari, maka kita akan impor 1 juta barel per hari.

Baca juga : Pemprov Banten Bangun 3 Masjid Senilai Rp 7,5 Miliar

“Konsumsi BBM bisa dipastikan semakin besar, jika tidak segera dikendalikan. Untuk mengeremnya, pemerintah harus cepat melakukan diversifikasi bahan bakar dengan sumber energi lainnya,” ujarnya.

Ada kendala apa sih sehingga pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik belum selesai juga? Jonan menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah serius. Persoalannya, hanya perdebatan antar kementerian yang belum menemukan titik temu. Antara lain, soal peta waktu lokalisasi komponen kendaraan. Ada yang ingin, komponen kendaraan dalam kurun waktu enam tahun harus diproduksi di dalam negeri.

"Saya kira, waktu lokalisasi komponen enam tahun itu terlalu pendek. Nanti akhirnya, malah nggak jalan. Saya sudah ajukan dalam kurun waktu 10 tahun, mencapai 80 persen,” ungkapnya.

Apakah Perpres mobil listrik bisa selesai tahun ini? Jonan mengaku, dirinya justru berharap selesai akhir tahun lalu. “Kalau bisa, jangan sampai akhir tahunlah. Bulan ini diharapkan sudah selesai. Sidang MK (Mahkamah Kontitusi) saja bisa cepat. Ini kok nggak selesai-selesai,” sindir Jonan.

Baca juga : Lemhanas : Berita Hoaks Dirancang Untuk Kepentingan Politik

Jonan mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Mensesneg agar pembahasan Perpres mobil listrik segera diselesaikan. “Nggak apa-apa, pandangan Kementerian ESDM tidak diakomodir. Yang penting, regulasi selesai dan peraturannya harus realistis. Jangan bikin peraturan yang nggak bisa dijalankan industri,” ujarnya mengingatkan.

Jonan ingin, yang diperbolehkan jangan hanya kendaraan listrik saj. Tetapi juga kendaraan dengan bahan bakar lain, semisal hidrogen. Dengan demikian, pilihannya akan semakin banyak.

Soal infrastruktur pengisian daya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena jika tidak diputuskan, Indonesia akan ketinggalan. Untuk mendukung program itu, dia berpandangan, pemerintah perlu melibatkan generasi muda. “Kalau berkaitan dengan teknologi, libatkan anak muda. Pasti bisa berjalan cepat. Kesadaran mereka terhadap lingkungan, biasanya lebih baik,” katanya.

Jonan bilang, bola kini ada di tangan pemerintah. Apakah pemerintah siap melakukan pengendalian lingkungan hidup dengan sangat ketat, atau tidak. “Jika mau dijalankan, pasti bisa kok. Banyak daerah sudah bisa menerapkan dengan ketat. Misalnya, dengan melarang penggunaan botol plastik. Kesadaran perlu ditumbuhkan. Jangan ribut soal politik aja. Lama-lama keahlian kita (negeri ini) hanya demo dan berdebat angin saja,” pungkasnya.****

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.