Mustahil Luhut Out Dari Kabinet

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu penundaan Pemilu 2024 sebetulnya sudah mereda. Namun, desakan agar Presiden Jokowi me-reshuffle Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap berperan penting dalam bergulirnya isu itu, terus menggelinding.

Apakah mungkin Luhut out dari kabinet?

Melihat begitu dipercayanya Luhut oleh Jokowi, sangat mustahil Luhut ditendang dari kabinet.

Sebenarnya, Luhut bukan satu-satunya orang yang melempar wacana penundaan Pemilu.

Di jajaran kabinet, masih ada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Baca juga : Luhut Balik Badan Juga Pasang Badan

Di luar kabinet, ada Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan yang ikut melemparkan wacana serupa.

Namun, serangan kepada tokoh-tokoh tersebut, tak sekeras terhadap Luhut. Bahkan, PDIP yang merupakan partai utama pendukung pemerintah, sangat keras menyerang Luhut.

Tercatat, ada 3 kader Banteng yang begitu kencang menanduk Luhut. Mereka adalah Bambang 'Pacul' Wuryanto, Adian Napitupulu, dan Massinton Pasaribu.

Teranyar, serangan datang dari Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais. Eks Ketua MPR ini tak segan-segan meminta Luhut mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Kalau Luhut tetap bertahan di pemerintahan, kata Amien, maka percuma saja. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Luhut sudah hilang.

Baca juga : Mahfud: Wacana Penundaan Pemilu Sudah Tamat

"Pada Pak Luhut, saya mengatakan, please resign, the sooner the better. Makin cepat makin bagus," kata Amien, di acara Milad 1 Tahun Partai Ummat yang disiarkan langsung di akun YouTube Partai Ummat, kemarin. 

Amien berharap, Jokowi tegas terhadap Luhut. Menurut Amien, sikap Luhut itu sudah terjebak pada narsisistik megalomania.

"Pak Jokowi seyogianya memecat dia.  Luhut bukan lagi aset bangsa, tapi telah menjadi beban nasional," sindirnya. 

Desakan serupa disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.

Menurut dia, Luhut sudah membuat gaduh dengan ngotot mewacanakan penundaan pemilu. Sampai-sampai, membawa big data 110 juta pengguna media sosial.

Baca juga : Bu Sri, Kapan Cairnya...

Namun, setelah didesak, Luhut tak mau mengungkapkan data tersebut.  

"Pejabat publik tidak dapat menyatakan hak memiliki informasi pribadi, jika sudah disampaikan kepada masyarakat,” kata Ray, kemarin.

"Presiden mestinya tidak boleh membiarkan anak buahnya bicara seenaknya," sambungnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.