Wapres Minta Kementerian/Lembaga Kebut Program Penurunan Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta komitmen kementerian/lembaga (K/L) untuk melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

“Target penurunan (stunting) untuk 14 persen tahun 2024 ini harus kita capai. Saya mengharap semua pihak supaya bersungguh-sungguh menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya dan berkolaborasi, mengedepankan terobosan-terobosan menjadikan Perpres 72 dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia itu sebagai acuannya,” tegas Wapres, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5), seperti dikutip setkab.go.id.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen. Angka ini menurun 6,4 persen dari 2018 yang masih 30,8 persen.

Baca juga : Tak Usah Panik, Kementan Pastikan Penanganan PMK Sudah Maksimal

Wapres menyampaikan, salah satu aksi konkret yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan Perpres tersebut adalah melakukan intervensi secara intensif. Untuk itu, Wapres meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk segera menyusun langkah intervensi spesifik tersebut.

“Kepada Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, saya harap agar intervensi dibuat lebih spesifik dan intensif, dan dipastikan pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran. Sebab, banyak ada di berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Dari sisi pelaksanaan, Wapres meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, selaku Ketua Pelaksana TPPS Pusat, untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L secara rutin dan intensif. Ia menekankan, penurunan stunting tidak mungkin hanya dilakukan satu lembaga saja.

Baca juga : Bamsoet Dorong Investor Korsel Terlibat Dalam Pembangunan IKN Nusantara

“Kepada Kepala BKKBN saya harap meningkatkan koordinasi secara rutin dengan kementerian dan lembaga yang terkait, dan memastikan kementerian dan lembaga serta pihak terkait lainnya itu melaksanakan program kerja untuk mendukung pelaksanaan intervensi di lapangan. Terutama di 12 provinsi prioritas yang kita sudah tetapkan,” ujarnya.

Terkait ketersediaan data, Wapres meminta Kementerian Kesehatan secara rutin memublikasikan data prevalensi stunting yang mutakhir dan akurat. Sehingga data tersebut dapat menjadi acuan nasional dalam menerapkan program-program berikutnya.

“Kepada Menteri Kesehatan supaya meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifiknya, memublikasikan data prevalensi stunting-nya di tingkat pusat dan daerah setiap tahun, untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran data terkait stunting sebagai rujukan kebijakannya. Tadi ini data-data itu menjadi penting,” ungkapnya.

Baca juga : Masuki Musim Kemarau, Kementan Imbau Petani NTT Proteksi Diri Dengan AUTP

Wapres juga menekankan agar K/L melakukan sinkronisasi anggaran terkait program penurunan stunting di Tanah Air. “Perlu ada koordinasi, konvergensi antar semua kelembagaan, termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Wapres berharap agar K/L dapat menyusun rencana pencapaian setiap target terkait penurunan stunting yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya. “Pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 bisa dicapai.”

Terakhir, Wapres meminta agar penanganan stunting difokuskan pada daerah-daerah dengan angka prevalensi tinggi dan daerah yang mempunyai jumlah anak stunting tinggi. “Selain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang mempunyai prevalensi tinggi, perlu juga diperhatikan daerah yang punya jumlah anak stunting yang banyak, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara. Daerah-daerah ini yang perlu mendapat perhatian,” pungkasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.