Dewan Pers

Dark/Light Mode

Itjen Kementan Bersama BPKP Dukung Pengawasan Internal

Rabu, 20 April 2022 18:27 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama BPKP saat rapat koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan/Ist
Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama BPKP saat rapat koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi nasional.

Namun, menurut Ateh, Kementan perlu meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk memperkuat target dan capaian program yang telah dilaksanakan.

“BPKP akan memberikan dukungan terhadap program yang dilaksanakan, terutama dalam tata kelola yang baik, manajemen pengawasan dan keuangan, pencegahan kecurangan, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," jelas Ateh dalam rapat koordinasi bersama Irjen Kementan di Auditorium Utama, Rabu 20 April 2022.

Sebagai informasi, nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, disaksikan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigjen Cahyono Wibowo serta Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Amir Yanto.

Berita Terkait : Kekonyolam Di Pekan Pertama Kampanye Pemilu Australia

Ateh mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan wujud komitmen BPKP terhadap program Kementan serta kebijakan strategis pemerintah di lingkup Kementan.

Sebab, kata Ateh, kompleksnya permasalahan tata kelola serta risiko kecurangan di bidang ketahanan pangan, memerlukan pengawalan kolaboratif antara BPKP, APIP dan APH.

"Kunci efektivitas kolaborasi pengawasan adalah kejelasan tujuan bersama, kelancaran pertikaran data/informasi, peta dan pembagian tugas yang jelas, identifikasi dan pengendalian risiko. Kalau itu bisa dilaksanakan, tidak akan ada masalah menjalankan program dan kebijakan," jelasnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, sinergi dan kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai tata kelola yang efektif, serta mampu mendukung kesejahteraan petani di masa yang akan datang.

Berita Terkait : DWP Kementan Gelar Baksos Sembako Pangan Di Jakarta Utara

“Pengawasan itu sangat penting, Bapak. itu gunanya APIP, harus diberi power yang kuat dan ujungnya ada di BPKP, di Polri dan di Kejaksaan. Karena itu dibutuhkan kebersamaan seperti ini,” katanya.

SYL mengatakan, selama ini kementan fokus menjaga ketersediaan 12 bahan pokok. Di antaranya beras, cabe, bawang, daging sapi, ayam potong, telur ayam, minyak goreng dan gula pasir. Semua komoditas itu wajib tersedia secara merata di seluruh Indonesia.

"Dari 11 negara yang paling sukses dalam menghadapi Covid ini adalah Indonesia. Dan pertanian menjadi penyanggahnya. Nah, tugas kita itu kan menyangkut ketersediaan. Alhamdulillah kita bisa jaga 12 komoditas ini secara baik di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Jan S Maringka menambahkan bahwa sinergi dan kolaborasi ini merupakan komitmen dan langkah konkret Kementan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan.

Berita Terkait : Jamin Stok Beras, Kementan Bareng Ombudsman Monitoring Kostraling

Di sinilah fungsi pengawasan sangat penting, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Karena itu, perlu sinergi APIP dan APH antar Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BPK agar pembangunan tepat waktu dan tepat sasaran. 

“Rakor ini diharapkan menjadi momentum dengan hati yang bersih untuk meningkatkan good goverment yang lebih baik," harapnya. [WHY]