Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pertemuan Pertama Sherpa GCRG

RI Siap Kerja Sama Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 14 Mei 2022 19:17 WIB
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. (Foto: Ist)
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertemuan pertama tingkat Sherpa dari Global Crisis Response Group (GCRG) telah diselenggarakan secara virtual pada Jumat (13/5) malam. Pertemuan ini menyusun langkah aksi mengatasi situasi krisis yang tengah dihadapi.

Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed, dan dihadiri oleh para Sherpa GCRG dari Indonesia, Jerman, Denmark, Bangladesh, dan Senegal. Pertemuan juga diikuti oleh Perwakilan Tetap di PBB New York dari Pemerintah Bangladesh, Denmark, Indonesia, Jerman, dan Barbados serta Sekretaris Jenderal United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD).

GCRG merupakan grup yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari 6 Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan sebagai Champions Group of the GCRG yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan implementasi dalam menangani krisis yang timbul dari dampak konflik Rusia - Ukraina dan pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, sesuai dengan surat dari Kementerian Luar Negeri, ditugaskan menjadi Sherpa GCRG untuk Indonesia.

Berita Terkait : Pertamina Dan Chevron Teken Kerja Sama Bisnis Rendah Karbon

Pertemuan pertama Sherpa GCRG tersebut membahas peran yang diharapkan atas pembentukan GCRG dan strategi advokasi untuk menyusun langkah aksi dan rekomendasi serta Roadmap GCRG untuk mengatasi situasi krisis yang tengah dihadapi, untuk diadvokasi kepada para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina Mohammed mengatakan, para Champions Group of the GCRG sangat dibutuhkan untuk menavigasi krisis yang multidimensional, terutama krisis Pangan, Energi dan Keuangan.

“Melalui forum ini, PBB berada dalam mode proaktif untuk memitigasi tantangan yang akan datang, dan dalam implementasinya akan berusaha untuk menyelaraskan dengan agenda-agenda di luar GCRG, seperti agenda pada Forum G7 dan G20,” ujarnya.

Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, konflik geopolitik yang terjadi telah mengakibatkan krisis multidimensi, terutama pada sektor pangan, energi dan keuangan. GCRG akan mengemban tugas-tugas yang berat untuk merekomendasikan solusi dan mengurangi dampak buruk secara objektif dan netral, untuk semua pihak termasuk pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Berita Terkait : Latihan Perdana, Barnabas Siap Adaptasi Bersama Macan Kemayoran

GRCG juga berupaya untuk mengevakuasi warga negara Ukraina dari Mariupol secepatnya, dengan membuka perbatasan negara-negara tetangga dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

Hasil pertemuan GCRG akan disampaikan dalam bentuk Briefing Notes. Untuk pertemuan berikutnya di minggu depan, briefing notes akan dibagi dalam beberapa Sub-Group, yakni Fertilizer, Logistik, serta Investasi.

Terkait rantai pasokan pangan global, Sesmenko Perekonomian sebagai Sherpa Indonesia turut menyampaikan bahwa saat ini beberapa bagian dunia bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk pasokan pangan, yang sangat terganggu dengan adanya konflik. Gangguan ini juga diperparah dengan terjadinya lonjakan harga, terutama yang terkait dengan pengiriman barang dan logistik.

Lebih lanjut, Susiwijono menekankan, pentingnya diversifikasi rantai pasokan ke sumber-sumber alternatif, dan pembangunan kapasitas kolektif untuk negara-negara yang terkena dampak. Sebagai pengekspor gas alam terbesar di dunia dan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia, sanksi yang diterapkan kepada Rusia menyebabkan kenaikan harga energi secara signifikan.

Berita Terkait : Puan Bisa Berperan Untuk Atasi Harga Minyak Goreng

“Negara-negara yang bergantung pada bahan bakar fosil, berjuang untuk menemukan sumber energi karena adanya sanksi ekonomi. Krisis mendorong kebutuhan yang mendesak, untuk penyediaan pasokan yang berkelanjutan dan percepatan transisi energi,” ujar Susiwijono.
 Selanjutnya