Subsidi Energi Dan Perlinsos Naik, Sri Mulyani: Ini Manfaat APBN Buat Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam merespons kenaikan harga komoditas, Pemerintah konsisten menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan atau sustainable. Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi. Usulan ini mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Karena pilihannya hanya dua. Kalau ini (subsidi) nggak dinaikkan, ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik nggak naik, ya ini (subsidi) yang naik,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5), seperti dikutip setkab.go.id.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63 dolar AS per barel. Namun, saat ini nilai ICP berada di atas 100 dolar AS per barel, yaitu 102,5 dolar AS per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan.

Baca juga : Dana Sektor Pertanian Naik, Produksi Pangan Meningkat

“Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi. Harga keekonomian sudah jauh di atas harga asumsi atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN untuk minyak tanah, solar, LPG, dan Pertalite,” ujarnya.

Dengan gap yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan serta harga BBM dan LPG yang terjangkau masyarakat. Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi sehingga keuangan badan usaha menjadi sehat dan dapat menjaga ketersediaan energi nasional.

Potensi beban subsidi dan kompensasi menahan gejolak harga komoditas tahun 2022 mencapai Rp 443,6 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, jika menggunakan asumsi ICP 100 dolar AS per barel, subsidi energi melonjak dari semula Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Sementara, kompensasi dari yang semula untuk solar sebesar Rp 18,5 triliun menjadi Rp 98,5 triliun.

Baca juga : Pemudik Yang Naik Motor Diminta Manfaatkan Jembatan Timbang Buat Istirahat

Sedangkan untuk pertalite dan listrik, yang semula tidak ada, masing-masing menjadi Rp 114,7 triliun dan Rp 21,4 triliun. Sehingga, jika dibandingkan dengan kebutuhan subsidi dan kompensasi menggunakan ICP sebelumnya, selisih terhadap APBN yaitu Rp 291 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan usulan penambahan bagi perlindungan sosial (Perlinsos) sebesar Rp 18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dengan demikian, total perlindungan sosial di dalam APBN 2022 mencapai Rp 431,5 triliun.

“Kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka, ini dalam bentuk perlinsos, yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.