Jokowi Ngajak Satu Hati Dan Satu Perasaan

 Sebelumnya 
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira sependapat dengan Jokowi soal perlunya satu hati dan satu perasaan dalam menghadapi krisis multi dimensi yang sedang terjadi. Saat ini, tekanan inflasi sudah berada di gerbang ekonomi Indonesia, karena naiknya harga minyak mentah, disrupsi rantai pasok dan kelangkaan bahan pangan secara global.

"Inflasi ini akan jadi momok yang menakutkan karena dapat menggerus daya beli 40 persen kelompok masyarakat paling bawah, menciptakan tren suku bunga mahal serta pengetatan likuiditas,” kata Bhima

Jika kondisi tidak bisa ditangani oleh APBN, karena ruang fiskal sempit, maka bisa terjadi resesi pada akhir 2022. Adapun kondisi ekonomi dunia mengalami stagflasi. Yakni inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi rendah. Contohnya Amerika Serikat, inflasi per kuartal I-2022 mencapai 8,5 persen sementara pertumbuhan alami kontraksi sebesar 1,4 persen.

Baca juga : Keren, Prof IPB Ini Sulap Limbah Sayuran Jadi Makanan Sehat Ternak

Bank sentral AS akan terus menaikkan suku bunga. Akibatnya, kenaikan biaya pinjaman di berbagai usaha, maka resesi tidak bisa dihindari. Kata Bhima, kalau negara maju resesi, imbasnya ke negara berkembang termasuk Indonesia. 

“Konflik di Ukraina menambah panjang deretan risiko pelambatan ekonomi global,” jelasnya. 

Peneliti Indef, Sugiyono Madelan menilai, Jokowi kembali melakukan kegiatan untuk meningkatkan citra dirinya dengan mengingatkan para menteri agar mempunyai sense of crisis. Sekalipun Presiden tidak sepenuhnya secara konsisten bertindak melakukan sense of crises.

Baca juga : Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Happy Ada Kepastian Pemekaran

"Misalnya, pemerintah tetap melaksanakan pembangunan ibu kota negara Nusantara sekalipun keadaan keuangan negara sangat sulit. Pemerintah menyelenggarakan lomba balap sepeda motor di NTB tempo hari sekalipun banyak agenda yang lebih penting di luar urusan pencitraan," katanya.

Apalagi, perekonomian dunia masih sulit sehubungan pandemi dan dampak dari perang Rusia dengan Ukraina. Ditambah lagi dengan peningkatan ketegangan dengan negara eks Soviet yang ingin tetap bergabung dengan NATO sekalipun Rusia mengultimatum mereka.

Dampaknya untuk Indonesia antara lain subsidi BBM dan tarif dasar listrik, yang membebani APBN sekalipun untuk meringankan kondisi perekonomian masyarakat. "Yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan rasionalisasi kebijakan perekonomian, yang sesuai dengan kemampuan pendanaan APBN," usul Sugiyono.

Baca juga : Minta Mafia Migor Disikat, Jokowi: Jangan Bermain-main Dan Persulit Rakyat

Wakil Ketua DPD, Sultan B Najamudin menilai, permintaan presiden sangat penting diperhatikan oleh semua elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global. “Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” katanya.

Sultan menuturkan, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Budayakan investasi dan menabung, bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

“Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini,” kata dia.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.