Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Pemda Tak Dukung Produk Buatan Lokal
Tito Ancam Tolak Usulan APBD
Sabtu, 4 Juni 2022 07:55 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengancam menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mencantumkan penggunaan produk dalam negeri sebesar 40 persen dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Kalau peraturan tersebut tidak ditaati, maka usulan APBD tidak bakal disetujui,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022, di Jakarta, kemarin.
Baca juga : DTKJ Dukung Perluasan Ganjil Genap Di 26 Ruas Jalan Ibu Kota
Dia meminta gubernur melakukan langkah serupa dalam meninjau APBD yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Sebagaimana diketahui, sebelum disetujui dan disahkan, Pemda di tingkat kabupaten/kota akan memberikan draf Rancangan APBD pada pemerintah di tingkat provinsi.
Sementara, gubernur akan membawa draf usulan RAPBD-nya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda).
Baca juga : Bursa Pilpres 2024, Pengamat Nggak Yakin Ganjar Bakal Dongkrak Suara PDIP
Tito mengatakan, selama ini komitmen daerah untuk belanja barang dan jasa produk dalam negeri tidak dibarengi dengan realisasi dalam anggaran.
Pasalnya, realisasi belanja barang dan jasa produk dalam negeri hanya Rp 55,56 triliun atau 11,01 persen dari APBD.
Padahal, potensi untuk mendukung belanja tersebut sebesar Rp 201,63 triliun. Data itu didasarkan pada laporan rancangan anggaran 509 daerah per 31 Mei 2022.
Baca juga : Ketua KNPI Haris Ancam Polisikan Penyebar
“Selama ini sudah dicanangkan belanja produk Indonesia, tapi campaign in many cases does not work. Harus ada kebijakan afirmasi dan imperatif yang bersifat memaksa,” tegasnya.
Menurut mantan Kapolri itu, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui Gerakan BBI memiliki banyak keunggulan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya