Dewan Pers

Dark/Light Mode

60 Negara Diramal Ambruk

Jokowi: Ancaman Krisis Pangan Bisa Jadi Peluang

Selasa, 14 Juni 2022 17:29 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kembali menegaskan, situasi saat ini sangat tidak mudah. Situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global.

Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, dialami semua negara.

Karena itu, kita semua betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan, harus disiapkan dengan benar. Terlebih energi, harus dikalkulasi betul. Sebab, separuh kebutuhan energi kita itu, dipenuhi melalui impor.

"Kita ini negara besar. Pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar. Baik untuk kendaraan, maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya," tutur Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6).

Berita Terkait : Nggak Punya Masalah Intermiten, Panas Bumi Jadi Opsi Beban Dasar

"Ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang, karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan. Banyak yang belum produktif," lanjutnya.

Jokowi pun lantas bercerita soal telepon dari seorang perdana menteri.

"Ndak usah saya sebutkan. Beliau meminta-minta betul, Presiden Jokowi, tolong dalam sehari-dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis. Kalau barang ini tidak datang, akan terjadi krisis sosial ekonomi yang berujung juga pada krisis politik," ungkapnya.

Dan itu, kata Jokowi, sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka.

Berita Terkait : Awas, Ancaman Krisis Pangan Di Depan Mata

60 Negara Bakal Ambruk

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan ramalan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut, ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang sudah pasti, ada 40.

"Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Kita semuanya harus tahu. Harus mempunyai kepekaan. Harus mempunyai sense of crisis. Semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya, detail-nya harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, Pak Kepala BPKP. Pak, detail ini dicek. Pak, tolong ini detail saya dibantu. Ini penting, agar policy-nya tidak sampai keliru," beber Jokowi.

Karena itu, yang namanya belanja pemerintah, belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting.

Berita Terkait : Jokowi: Jangan Sampai Kita Merasa Normal...

Pertama, menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Lebih dari itu, harus memberikan nilai tambah pada negara ini.

Kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, memang efisien. "Ini harus," tandasnya. ■