Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kemenag Bakal Pecat Pegawai Yang Lakukan Tindakan Asusila

Kamis, 23 Juni 2022 19:55 WIB
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam

RM.id  Rakyat Merdeka - Salah satu pegawai Kementerian Agama (Kemenag) di Subang diduga melakukan tindakan asusila. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Subang. 

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mentolerir setiap bentuk tindakan asusila. Karenanya, akan ada sanksi berat buat setiap pelakunya. 

“Jika sudah menjadi tersangka, maka tahap awal bisa dilakukan proses pemberhentian sementara sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Ajam, panggilan akrabnya, di Bandung, Kamis (23/6). 

Berita Terkait : Gandeng Liga Spanyol, PSSI Genjot Pengembangan Sepakbola Indonesia

“Tahap selanjutnya adalah menunggu keputusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Jika inkrah dan memenuhi ketentuan undang-undang, sanksinya bisa dipecat dengan tidak hormat,” tegasnya lagi. 

Ajam menegaskan, PNS bekerja diatur dengan undang-undang. Regulasi kepegawaian mengatur sejumlah sanksi bagi aparatur, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. 

Menurut dia, dalam Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur tentang jenis pelanggaran yang bisa membuat PNS yang melakukannyadipecat. Ketentuan itu antara lain: 

Berita Terkait : Kader Yang Mbalelo Diminta Keluar Kandang

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum 

3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 

Berita Terkait : Ini Kata Kemenkeu, Soal Anggaran Pemilu 2024 Yang Kurang Rp 5,6 Triliun

4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.