RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan APBN, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan dukungan dalam bentuk penjaminan pemerintah kepada BUMN.

Komitmen ini diperkuat dengan ditandatanganinya Pakta Manajemen Risiko antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu Luky Alfirman, dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, pada acara workshop “Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atas Penjaminan BUMN dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, Selasa (14/06).

Berita Terkait : HMI Kukar Harap Pembangunan IKN Pakai Tenaga Kerja Lokal

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo menyampaikan bahwa dalam upaya menyukseskan program penjaminan BUMN ini, berbagai langkah harus dilakukan secara bersama-sama. Salah satunya dengan memastikan setiap penjaminan kepada BUMN dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, membuat rencana mitigasi dan pengelolaan risiko atas setiap potensi risiko yang muncul, khususnya yang berdampak pada risiko keuangan negara. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak yaitu BUMN terjamin, Kemenkeu, Kementerian BUMN serta PT PII sebagai SMV Kemenkeu yang telah diberikan mandat dari Pemerintah sebagai Badan Usaha Penjaminan.

Sutopo menjelaskan, Diberikannya mandat kepada PT PII sebagai badan usaha penjaminan tentunya juga merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan tata kelola pelaksanaan pemberian Jaminan Pemerintah atau ring fencing atas risiko terjadinya sudden shock terhadap APBN dan efisiensi pengelolaan risiko keuangan negara atau risiko fiskal.

Berita Terkait : HNW Komit Perjuangkan Pekerja Migran Indonesia

" PII berkomitmen besar dalam melaksanakan mandat tersebut dengan sebaik-baiknya, salah satunya melalui upaya peningkatan pengelolaan risiko secara berkelanjutan dan menyeluruh, serta terus meningkatkan kesadaran manajemen risiko atas proyek yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Sutopo.

Melalui workshop ini diharapkan menjadi bentuk komunikasi publik dalam pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui penugasan BUMN, dan proses monitoring evaluasi terhadap dukungan fiskal yang diberikan kepada BUMN yang dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan good governance. [ARM]