Basuki Temui Perwakilan Jepang Bahas Krisis Pangan, Energi Dan Banjir

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (29/6). 

Pertemuan ini dalam rangka meningkatkan studi  Formulation in Irrigation System and Development and management Strategy for Food Security (FIDAMS). 

“Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi krisis pangan, energi dan pengelolaan banjir. Mohon JICA dapat memberikan laporan studi kegiatan ini,” kata Basuki.

Baca juga : PSI Pengen Kerek Perolehan Suara

Di samping FIDAMS, terdapat dua studi yang tengah berlangsung. Pertama, Project for Coastal Disaster risk Reduction Plan Study on The North Coast of Java Island. Studi ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, seperti banjir rob dan erosi pantai di Pantai Utara Pulau Jawa melalui survei data dasar dan perumusan rencana induk pengelolaan pesisir. 

Untuk studi ini, Basuki minta untuk difokuskan pada Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Kedua, dilakukan studi mengenai Project for Flood Control Master Plan Towards Disaster Risk Reduction Investment. Pada studi ini, Basuki meminta untuk difokuskan pada wilayah Sungai Jratun dan Sungai Serayu. Fokus khusus untuk Sungai Serayu adalah pengendalian sedimentasi di Bendungan Mrican di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kegiatan studi ini meliputi pemberian bantuan teknis dalam menetapkan prinsip-prinsip rencana induk pengendalian banjir, perumusan rencana induk di daerah aliran sungai percontohan dan  meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mendorong pelaksanaan rencana induk.

Baca juga : Bertemu Macron, Jokowi Bahas Situasi Ukraina Hingga Bilateral

Di samping membahas optimalisasi studi yang sedang berlangsung, pada kesempatan ini Menteri Basuki bersama JICA membahas proyek Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban. 

Chief Representative JICA, Takehiro Yasio mengatakan JICA telah menerbitkan surat persetujuan untuk pelaksanaan advance procurement consulting services dengan metode post qualification.

Untuk kegiatan ini, Indonesia mengusulkan lelang dengan metode Local Competitive Bidding (LCB) atau pendanaan dari luar negeri, tetapi mengedepankan kontraktor-kontraktor lokal. Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan.

Baca juga : IKM Suku Cadang Kita Bisa Bersaing Di Panggung Dunia

“LCB umumnya tidak dipakai untuk paket fisik sebesar ini, untuk itu Pemerintah Jepang memerlukan waktu untuk meneliti penggunaan metode LCB,” tutupnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.