Triliunan Dana APBD Kok Masih Ngendap

RM.id  Rakyat Merdeka - Gejolak krisis ekonomiglobal tahun ini, rentan berdampak ke Indonesia. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mestinya dimanfaatkan untuk ikut menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, rupanya masih belum maksimal digunakan.

Kementerian Dalam Negeri mencatat, hingga tutup tahun 2022 dana APBD masih tersisa cukup banyak. Sampai Oktober, masih mengendap mencapai Rp 204 triliun.

“Kami melihat banyak dana-dana di berbagai provinsi maupun kabupaten kota yang tersimpan di perbankan sampai Oktober 2022 itu tembus 204 triliun,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Ke­menterian Dalam Negeri Horas Maurits, dalam diskusi, kemarin.

Hingga di penghujung akhir tahun 2022, dana APBD yang ada di bank masih juga tinggi. Yaitu berada di angka Rp 123 triliun.

Baca juga : Jokowi: Kita Harus Kerja Keras

Ia berharap, di tahun 2023 ada perbaikan dalam menyerap anggaran agar sesuai dengan pro­gram yang sudah direncanakan.

Dukungan APBN maupun APBD dalam mendorong per­tumbuhan ekonomi mengha­dapi gejolak perekonomian 2023 sangat diperlukan.

“Ke depan ini perlu ada komit­men dan juga kolaborasi dari se­luruh elemen. Karena anggaran untuk berbagai program itu sudah diketok oleh Kementerian Keuangan,” bebernya.

Masih mengendapnya APBD yang jumlahnya tembus ratu­san triliun itu menjadi potret bahwa dana itu belum bisa digunakan dalam rangka men­dorong program-program pembangunan. Termasuk upaya mendukung pertumbuhan eko­nomi daerah.

Baca juga : Survei Dewas, Integritas Pimpinan Dan Pegawai KPK Raih Nilai 95,7

“Karena memang yang ideal­nya APBD itu ataupun anggaran yang sudah ditetapkan di tahun lalu itu seharusnya bisa cepat digulirkan bukan untuk disimpan ataupun mengendap di perbankan,” tutur Horas.

Dia menerangkan, salah satu tujuan dari fungsi APBD selain mendanai urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar juga wa­jib untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi.

Dana APBD juga mestinya bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran di daerah.

“Pemanfaatan APBD seka­ligus untuk mengurangi dan mengantisipasi inflasi di daerah termasuk kenaikan harga-harga kebutuhan di daerah,” ucapnya.

Baca juga : Hadapi Tantangan Ekonomi Global Di 2023, Ini Tips Berinvestasi Untuk Pebisnis

Horas menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan kebutuhan dan inflasi yang meningkat di daerah berpengaruh kepada pertumbu­han ekonomi nasional.

Penguatan ekonomi di daerah sangat diperlukan apalagi eko­nomi global sudah diprediksi akan mengalami resesi. Jika dana APBD digulirkan secara tepat maka bisa menekan inflasi.

“Kita harus sudah bersiap mengantisipasi dampak dari pertumbuhan ekonomi secara global yang sudah diproyeksi mengalami penurunan,” ingat Horas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.