Dark/Light Mode

10 Ribu Puskesmas Kudu Punya USG Dan Antropometri

Jokowi Pasang Target Tekan Kasus Stunting

Kamis, 26 Januari 2023 07:50 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Auditorium BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1/2023). (Foto: Humas Setkab)
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Auditorium BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1/2023). (Foto: Humas Setkab)

 Sebelumnya 
“Lalu munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” ungkapnya.

Dalam acara yang sama, Menkes Budi Gunadi mengakui pencapaian penurunan stunting masih perlu digenjot.

“Kalau bapak Presiden tar­getnya 3 persen, tapi belum tercapai. Tapi terima kasih ke gu­bernur, bupati, wali kota karena ini terjadi masa pandemi, bukan masa biasa,” tuturnya.

Budi berharap, terkendalinya Covid-19 dapat membantu tu­runnya angka stunting secara merata di setiap provinsi.

Baca juga : Bertemu Presiden Dewan Eropa, Jokowi Bahas Krisis Pangan Dan Energi

“Masa pandemi saja bisa tu­run. Ini saja Sumsel, Kaltara, Riau itu turunnya 5 persen,” ujarnya.

Menurut laporannya, ada dua provinsi besar yang telah memenuhi target penurunan stunting 3 persen yang ditetap­kan presiden, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dua provinsi ini mengalami penurunan tren stunting baik secara nominal dan persentase.

“Kalau NTT secara persen­tase besar, tapi nominal sedikit. Tapi kalau nominal Jabar yang besar,” jelas eks Wakil Menteri BUMN ini.

Baca juga : Jokowi Minta Tanjung Priok Dan Patimban Berkompetisi

Menkes Budi juga memas­tikan, target yang dipatok Presiden Jokowi akan terpenuhi di tahun 2024.

“Pak Presiden minta bisa dipercepat, ini kita usahakan, supaya 2023 selesai, sudah 5.000 Puskesmas,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah menginstruk­sikan seluruh jajarannya mem­bantu program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia.

Sigit menegaskan, jajarannya, khususnya para Kapolres di seluruh Indonesia, harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek apabila ada orangtua dan anak yang membutuhkan tambahan gizi.

Baca juga : Jokowi Tidak Ingin Harga Tiket Pesawat Kerek Inflasi

Apabila, di wilayahnya ter­dapat hal itu, seluruh jajaran kepolisian harus turun untuk membantu menyalurkan kebu­tuhan gizi bagi anak maupun ibu yang sedang mengandung atau hamil. Tujuannya, agar gizi yang baik terpenuhi.

“Polri bisa ikut membantu untuk menyalurkan kebutuhan bagi masyarakat, bagi ibu-ibu yang hamil yang memang mem­butuhkan tambahan untuk gizi kemudian anak-anak yang se­dang masa pertumbuhan,” ujar Sigit. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.