Dark/Light Mode

Ekonomi Mentok 5,1 Persen, Jokowi Kalem

Rabu, 7 November 2018 11:44 WIB
Presiden Jokowi saat meninjau perkembangan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), kemarin. (Foto: IG Jokowipedia)
Presiden Jokowi saat meninjau perkembangan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), kemarin. (Foto: IG Jokowipedia)

RM.id  Rakyat Merdeka - Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tahun ini makin sulit tercapai. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2018 mentok, di angka 5,17 persen. Meski begitu, Presiden Jokowi kalem. Kata dia, angka segitu sudah lumayan di tengah tekanan global saat ini.

Senin kemarin, BPS merilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2018. Hasilnya belum begitu menggembirakan. Pertumbuhan kuartal III hanya 5,17 persen. Meski jauh lebih tinggi dibanding periode sama di tahun lalu yang mencapai 5,06 persen, angka ini lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 yang tercatat 5,27 persen. Terkait hal ini, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, masih ada satu triwulan lagi hingga akhir tahun. Kalau dalam triwulan terakhir tersebut bagus, dia berharap pertumbuhan secara tahunan bisa bagus, meski memang sulit untuk mengejar target pertumbuhan pemerintah di angka 5,4 persen. 

Sejak awal, target tersebut memang diragukan banyak pihak. Saat membahas RAPBN 2018 tahun lalu, pemerintah malah menargetkan pertumbuhan di angka 5,6 persen. Namun, DPR memperkirakan hanya di kisaran 5,2 persen. Akhirnya, sebagai jalan tengah, diambil 5,4 persen. Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi? Menurutnya, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik, meski mengalami pelambatan yang dipengaruhi masih tingginya tensi ekonomi global ,yang mampu menekan ekonomi dalam negeri. 

Baca juga : Kementerian Agama Bentuk Satgas Umroh

“Alhamdulillah, menurut saya masih sangat baik dibanding negara lain. Kita masih bisa pertahankan di posisi 5,1 hingga 5,2 persen,” kata Jokowi saat meninjau Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemarin. Dia juga berharap, pertumbuhan ekonomi dapat terus melaju hingga akhir kuartal IV 2018. Optimisme itu didasari pada fakta masih membaiknya tren konsumsi di masyarakat. "Kita lihat tren konsumsi masyarakat masih di atas 5 persen, itu baik menurut saya. Kita harap, kita bisa mempertahankan kenaikan. Jika kita bandingkan dengan situasi global di mana ekonomi menurun, perang dagang masih ramai, saya kira pertumbuhan ekonomi di 5,17 masih baik," ungkapnya. Lalu, berapa angka targetnya hingga akhir 2018 nanti? Jokowi menjawab singkat. "Minimal 5,1 persen," tuntasnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot investasi, agar bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Salah satunya, kebijakan perluasan insentif pajak. Namun, Darmin masih menutup rapat detailnya. Dia bilang, format kebijakan itu masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah, kata Darmin, berupaya merampungkan berbagai kebijakan itu dalam waktu dekat sehingga efeknya bisa cepat dirasakan. 

Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, sulit mencapai pertumbuhan 5,2 persen seperti harapan pemerintah. Pasalnya, masih banyak risiko di kuartal IV mendatang. Misalnya, tekanan pada komponen ekspor netto, yang juga terjadi di kuartal III kemarin. Pada kuartal lalu, pertumbuhan ekspor 7,52 persen ternyata kalah dibanding pertumbuhan impornya, yakni 14,06 persen. Selain itu, dia mengatakan risiko perlambatan investasi dan konsumsi masih akan terasa, sebagai imbas dari pengetatan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), yang mengerek suku bunga acuan BI sebesar 150 basis poin tahun ini. Kenaikan suku bunga acuan BI akan menyebabkan orang menahan konsumsi, dan bikin dunia usaha tidak leluasa melakukan ekspansi.

Baca juga : Perda Relokasi Korban Gempa Sulteng Dikebut

Tak hanya itu, ada ekspektasi bahwa harga BBM nonsubsidi akan disesuaikan di kuartal ini. Dengan demikian, angka inflasi akan terkerek dan otomatis mempengaruhi daya beli. “Ini membuat pertumbuhan kuartal IV, sepertinya tidak akan jauh dari angka 5,17 persen. Indonesia tak boleh terus-terus berada di kisaran 5 persen, karena nanti akan terperangkap ke dalam jebakan negara kelas menengah (middle income trap)," kata Faisal, kemarin.

Senada disampaikan Ekonom Indef Bhima Yudhistira. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV akan berada di kisaran 5,1 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini, diramal hanya mampu mencapai 5,15 persen. Menurutnya, ada beberapa catatan dari angka pertumbuhan kuartal III yang perlu dikritisi. Pertama, momentum Asian Games yang terjadi Agustus lalu,  tak bisa mendorong konsumsi seperti harapan. Pertumbuhan konsumsi di kuartal III, bahkan hanya mencapai 5,01 persen, atau melambat dibanding kuartal sebelumnya 5,14 persen. 

"Konsumsi ini perlu jadi perhatian utama karena porsinya 55,26 persen, atau menurun dibanding kuartal III 2017 yakni 55,73 persen. Padahal di kuartal III ada momentum Asian Games, tetapi ternyata daya dorong ke konsumsinya tidak besar , dan hanya berefek lokal di Jakarta dan Palembang," kata Bhima. Pelemahan konsumsi ini diprediksi akan berlanjut, seiring tekanan rupiah terhadap dolar AS, kenaikan bunga kredit, dan ekspektasi kenaikan harga BBM non subsidi. Jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, maka konsumsi harus jadi kunci utama, lantaran pengaruhnya cukup kuat terhadap PDB. "Masyarakat harus kembali konsumsi, supaya ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Baca juga : Diminta Berdiri, Rusdi Tidak Bereaksi

Peneliti Senior Indef Didik J Rachbini mengatakan, ada dua permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan pemerintah. Kedua masalah itu adalah defisit neraca transaksi berjalan atau CAD,  dan utang. “Kalau tidak hati-hati, bisa jadi malaikat pencabut nyawa pada ekonomi kita," kata Didik di Jakarta. Defisit neraca perdagangan bermasalah, karena mendorong nilai tukar rupiah terus melemah. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak menganggap sepele pelemahan nilai tukar rupiah. Masalah kedua yang sangat mengkhawatirkan, menurut Didik, adalah total utang pemerintah hingga September 2018 yang mencapai Rp 4.416,37 triliun. Angka itu naik Rp 53,18 triliun, dari posisi Agustus 2018 yang tercatat  Rp 4.363,19 triliun.  [BCG]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.