Pemerintah Gercep Tangani Kasus TPPO Online Scam

RM.id  Rakyat Merdeka - Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penipuan di luar negeri telah kembali ke Tanah Air. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, 25 WNI yang terjebak di wilayah konflik perbatasan Myanmar-Thailand dapat dibebaskan melalui KBRI di Yangon dan KBRI di Bangkok, awal Mei 2023. 

Tidak lama setelah pembebasan tersebut, Pemerintah Indonesia bersama pihak otoritas Filipina berhasil membebaskan 240 WNI korban TPPO di sebuah kompleks perusahaan yang menjalankan praktik online scam. Sebanyak 53 WNI telah dipulangkan pada 25 dan 26 Mei 2023, dan sisanya masih menjalani proses di Filipina.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, pembebasan dan pemulangan WNI korban TPPO online scam tersebut merupakan hasil kerja cepat Pemerintah dalam menangani TPPO dari hulu hingga hilir. “Di hulu, kita melakukan gerak cepat, termasuk respons koordinatif dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” jelasnya, dalam keterangan yang diterima RM.id, Minggu (28/5).

Baca juga : Andi Gani Minta Pemerintah Sikat Habis TPPO

Pada sisi hilir, menurut Ruhaini, Pemerintah telah berhasil mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan kerja sama konkret dalam menangani TPPO, terutama dengan modus penipuan scamming online. Sehingga pihak otoritas setempat menjadi jauh lebih responsif dalam upaya penyelamatan WNI yang berada di lokasi perusahaan online scam. 

“KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran yang telah menguatkan respons seksama dari negara anggota ASEAN atas kerja sama konkret dan bersahabat dalam penanganan TPPO,” ujarnya. 

Ruhaini melanjutkan, kerja sama tersebut akan semakin kuat dengan dorongan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya pembahasan TPPO dalam penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, pada 9-11 Mei 2023. Saat itu, Jokowi menekankan agar aspek-aspek penting dari Epicentrum of Growth yang berfokus pada ketahanan ekonomi, energi dan kesehatan tidak melupakan dampak-dampak negatifnya.

Baca juga : Thailand Hukum Pemain Yang Bikin Rusuh Final SEA Games

“Terutama pada penyalahgunaan teknologi digital dan online yang justru menimbulkan dampak dehumanisasi serta perdagangan manusia yang disebut sebagai perbudakan modern,” tegasnya. 

Ia menambahkan, dorongan Jokowi terhadap penanganan TPPO di ASEAN juga perlu diimplementasikan dalam kerja sama paripurna dan inklusif dalam mencegah, menangani, dan repatriasi korban. Sehingga relevansi dan kemanfaatan bersama ASEAN bagi warga di kawasan, yakni ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth, akan menjadi lebih berarti dan substantif. 

Ruhani juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan literasi digital dan ekonomi agar kalangan muda yang melek digital tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang tidak wajar. “Sistem konfirmasi yang cepat dan aksesabel dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait sangat diperlukan," tutur Ruhaini.

Baca juga : Bukalapak Dan Prakerja Gelar Pelatihan Online Gratis

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan terus mendorong agar pemda juga perlu semakin luas membuka peluang berusaha di wilayahnya agar kalangan muda tidak tergiur meninggalkan tempat tinggalnya. "Ini penting untuk pencegahan TPPO di hulu," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.