Kementerian PUPR Dorong Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan evaluasi untuk memastikan selalu seluruh infrastruktur yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat. 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Yudha Mediawan mengatakan, pihaknya selalu melakukan evaluasi kebermanfaatan untuk menghasilkan rekomendasi rencana dan program tindak lanjut yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan dalam optimalisasi program OPOR TA 2024 dan rencana program TA 2025.

Baca juga : Kemendes PDTT Genjot Pengembangan Smart Village Di Lampung

"Dari total 38 provinsi dengan 179 infrastruktur yang perlu disurvei, telah dilakukan survei pada 106 infrastruktur,” jelas Yudha saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/6) di Jakarta. Agenda RDP tersebut membahas mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023, dan rencana alokasi anggaran TA 2024 menurut fungsi, program dan prioritas anggaran. 

Yudha Mediawan mengatakan, BPIW memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah. Pada TA 2023, Pagu Anggaran BPIW ditetapkan sebesar Rp145,16 M. Dengan capaian realisasi keuangan mencapai 35,73 persen dan realisasi fisik 36,02 persen. 

“Sementara, pagu indikatif BPIW Kementerian PUPR pada TA 2024 sebesar Rp141,60 M dengan kegiatan prioritas meliputi rencana pengembangan, sinkronisasi program tahunan, monitoring dan evaluasi, masukan RPJPN dan RPJMN, peningkatan kebermanfaatan, dan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” jelas Yudha.

Yudha menambahkan, Kementerian PUPR melalui BPIW juga melaksanakan evaluasi terhadap kebermanfaatan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan program/ kegiatan Kementerian PUPR tidak hanya terlaksana tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga : Ganjar Siapkan BRIDA, Support Riset Mahasiwa Soal Pengembangan Kendaraan Hemat Energi

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Kementerian PUPR melalui BPIW juga melaksanakan pengolahan data untuk mengidentifikasi lokus-lokus prioritas dalam rangka integrasi program penanganan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR. Sebelum akhirnya dilakukan survei kolaborasi dan penanganan. 

“Selanjutnya, dilakukan survei kolaborasi antara BPIW, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan untuk memverifikasi dan memvalidasi data, serta identifikasi kondisi lingkungan dan potensi klaster permukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan,” jelas Yudha. 

Terakhir, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw selaku pimpinan rapat menghimbau kepada seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR untuk terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran TA 2023.

“Ditingkatkan juga pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan supaya tidak ada temuan yang berulang. Dan mohon apa yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti supaya kita bersama-sama dapat saling memperbaiki ke depannya,” tandas Robert.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khalawi. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.