Sekjen LHK: Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup Harus Terintegrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen LHK) Bambang Hendroyono menyampaikan kuliah umum di Auditorium Sylva Pertamina Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bogor, Sabtu (14/10).

Dalam kuliah itu, Sekjen KLHK Bambang menyampaikan materi tentang Arah dan Kebijakan Nasional Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dibagi menjadi 4 sub judul. 

Yaitu Pengantar Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan; Landscape and Seascape sebagai Basis Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Sejarah kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan dari waktu ke waktu; serta Arah dan kebijakan nasional kehutanan dan lingkungan Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan ke depan.

Bambang menekankan, pembangunan nasional kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan secara berkelanjutan dan  berwawasan lingkungan. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi NKRI/tujuan bernegara dan menjawab Global Risks, Crisis and Megatrend 2045.

Baca juga : Terima Pengurus KOWANI, Bamsoet Dorong Kesetaraan dan Keadilan Gender

"Jadi arah pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup kita ke depan harus terintegrasi landscape-seascape, yang menjamin proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup, yaitu kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, begitu juga udara/atmosfer, lahan, air, laut dan keanekaragaman hayati, juga menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Dirjen PHL, Agus Justianto memaparkan tentang Perkembangan dan Masa Depan Pengelolaan Hutan Lestari Indonesia: Arah dan Kebijakan Pemerintah.

Agus mengatakan, Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan produktivitas hutan antara lain dengan pengembangan multiusaha kehutanan. 

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi parapihak antara lain Pemerintah, asosiasi dunia usaha, Pakar/Akademisi, organisasi profesi,  dan masyarakat (inklusif).

Baca juga : Ajinomoto Luncurkan Program Lingkungan MAPAN Ketiga di Karawang

Pengembangan multiusaha kehutanan juga memerlukan kesiapan finansial PBPH dan integrasi hulu – hilir –pasar. Selain itu, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat sekitar hutan perlu didorong dalam pengembangan multiusaha kehutanan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

"Pengendalian terhadap perizinan berusaha yang tidak aktif juga akan terus dilakukan," ujar Agus.

Kuliah umum dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Naresworo Nugroho, dan Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Rinekso Soekmadi

Kuliah umum ini merupakan rangkaian dari Forestry Update Course (FUCo) yang diinisiasi KLHK dan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (Foretika). 

Baca juga : Asal Usul Alam Semesta: Panteisme

Peserta kuliah umum merupakan mahasiswa Program Studi Kehutanan yang hadir offline di kampus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University sebanyak 150 orang, serta hadir online lebih dari 700 mahasiswa Prodi Kehutanan seluruh Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.