Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Update Ibu Kota Negara: Basuki Tanya Tanah, Sofyan Bilang Aman

Minggu, 6 Oktober 2019 05:01 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Istimewa)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebutuhan tanah untuk ibu kota negara baru cukup besar. Totalnya mencapai 180 ribu hektar (ha). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil memastikan, untuk urusan tanah sudah aman.

Kepastian ini disampaikan Sofyan dalam Dialog Nasional Rancang Bangun Dan Kesiapan Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (2/10) lalu. Sofyan menjadi salah narasumber dalam acara tersebut Selain Sofyan, acara yang diprakarsai Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa itu juga menghadirkan empat menteri lain. Ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwakili oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sigit Hardwinarto. Acara ini melibatkan 80 media pimpinan media massa, baik lokal maupun nasional.

Dalam dialog tersebut, Sofyan jadi pembicara keempat. Dirut Metro TV Suryopratomo, selaku moderator lebih dulu mempersilahkan Bambang Brojonegoro untuk bicara pertama. Kemudian dilanjutkan Basuki, lalu Budi Karya. Baru Sofyan. Sebelum Sofyan naik podium sempat Basuki menyela moderator. “Nah ini semua yang penting soal tanah.” Sofyan sambil berjalan ke mimbar bilang aman sambil tersenyum khasnya.

Baca juga : BKS & Basuki Susul Bambang & Sofyan, Datang Bajunya Itu, Pulang Bajunya Itu

Dalam paparannya, Sofyan mengatakan, kementerian yang dipimpinnya memiliki tugas penataan tanah terkait ibu kota negara. Baik tanah untuk Istana Negara, gedung kementerian hingga sarana transportasi. Ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dikembangkan di atas lahan seluas 180 ribu ha. Dari jumlah tersebut, secara jangka panjang dibangun 40.000 ha. Tahap pertama seluas 4.000 ha dikembangkan dari 10.000 ha. Ada pun sisa tanah dari rencana jangka panjang setelah dipergunakan 10.000 ha, yaitu 30.000 ha akan dijual ke masyarakat.

Dia menegaskan, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur nanti tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut. "Saya pastikan tidak akan melakukan penggusuran, melainkan tanah milik masyarakat yang sudah tinggal secara turun temurun, akan ditata lebih baik," tegas Sofyan.

Sofyan menambahkan, mayoritas dari total 180.000 ha tanah yang disiapkan untuk ibu kota negara baru berstatus kawasan hutan. "Nantinya akan kita lepaskan dan tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi," imbuh dia.

Baca juga : Ada Usulan, Gedung Ibu Kota Baru Berbentuk Rumah Adat

Karena itu, Sofyan menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. "Kolaborasi ini akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat kita implementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya," kata Sofyan.

Bukan hanya perumahan penduduk. Pria berkumis rapih ini memastikan tidak ada tanah adat di lokasi pengembagan ibu kota negara. Sebab, status lahan yang akan digunakan merupakan tanah negara. Bukan hanya saat di podium.

Saat berkunjung langsung ke lokasi ibu kota negara, jawaban Sofyan juga sama. Tanah untuk ibu kota negara berstatus milik negara. "Jadi aman," tegasnya.

Baca juga : Rusa Di Istana Bogor, Orang Utan Di Kaltim

Sebelum memulai diskusi. Sofyan Djalil bersama Bambang Brojengoro melakukan kunjungan ke lokasi IKN. Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah lokasi lahan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Ini merupakan tanah konsesi yang dipegang konglomerat Sukanto Tanoto. "Semuanya ini status lahannya milik negara," kata Sofyan, sambil menunjuk area tanah di perkebunan PT IHM.

Kata Sofyan, menurut Menteri Kehutanan, konsesi itu dapat dikurangi untuk kepentingan negara. Sehingga memungkinkan lahan PT IHM tersebut dapat dikurangi konsesinya untuk rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia. "Jadi kita akan kurangi konsesi yang dikelola perusahaan ini untuk kepentingan ibu kota baru Indonesia," ungkapnya. [SIS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.