Masuki Fase Bonus Demografi, Keluarga Jadi Pintu Utama Perbaikan Kualitas SDM

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase bonus demografi. Hal itu disampaikan Hasto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (30/11).

"Sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik. Oleh sebab itu, jika angka prevalensi stunting di Sulbar tidak segera diturunkan, dikhawatirkan tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sulbar harus segera menurunkan angka stunting," kata Hasto, seperti keterangan yang diterima redaksi, Kamis (30/11).

Karena itu, Hasto menegaskan, keluarga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa.

Rakor itu dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Resky Murwanto, anggota Forkopimda Provinsi, TPPS Provinsi dan Kabupaten, Instansi vertikal, Mitra kerja terkait seperti IDI, IBI, TP PKK, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pemerintah, Organisasi Keagamaan, dan media massa.

Hasto menambahkan, tahun 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif dan berkualitas adalah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.

Baca juga : OJK Minta Industri Keuangan dan Perbankan Mitigasi Kejahatan Siber

"Sulbar spesialis case provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034. Padahal IPM-nya kan masih rendah. Salah satu sebabnya, karena di sini akan kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat," ujar Hasto.

Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografi yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan. Namun, jika stuntingnya tidak lebih cepat turun, hal itu justru akan merugikan. "Maka, harapan saya Pemerintah Pusat maupun Daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar," ucap Hasto.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia. dengan angka 35,0 persen.

Kolaborasi

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar tahun 2023-2026 ada 8 poin. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pemerataan layanan kesehatan. Kedua, peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang promotif dan prefentif. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Keempat, pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Kelima, peningkatan akses dan kualitas kesehatan lingkungan. Keenam, pendewasaan usia perkawinan. Ketujuh, peningkatan peran kelembagaan posyandu. Kedelapan, percepatan fungsi kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting.

Baca juga : Wapres Minta Koruptor Diperangi, Karena Jadi Hambatan Utama Investor

"Agak mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi. Oleh sebab itu, kita harus konsisten menjalankan delapan kebijakan besar ini," ujarnya.

Kolaborasi merupakan hal penting untuk mengeksekusi masalah stunting di Sulbar. Oleh sebab itu, ia meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi sebuah opportunity yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.

Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting, pihaknya terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur. Baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media maupun komunitas-komunitas strategis yang ada.

"Rapat Koordinasi Teknis Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Malaqbi," ujarnya.

Strategi Percepatan Pencegahan Stunting yang dilakukan BKKBN Sulbar adalah dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, dampaknya, dan pencegahannya melalui Penyuluh yang dimiliki.

Baca juga : Kepala BPIP: Santri Diharapkan Jadi Pemimpin Berkarakter

"BKKBN Sulbar telah melatih 2.859 orang Tim Pendamping Keluarga yang terdiri atas Bidan Desa/tenaga kesehatan, Kader KB, dan Kader PKK yang tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulbar, untuk mendampingi 305.510 keluarga di Sulbar. Selain itu, BKKBN Sulbar secara aktif juga melakukan pendekatan Pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting," ujarnya. 

Pendekatan ini melibatkan lima stakeholder kunci, yaitu pemerintah,akademisi, industri, masyarakat, dan media, yang bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan solusi inovatif dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak. 

"Di Sulbar, implementasi pendekatan ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam menanggulangi masalah stunting. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di antara kelima stakeholder tersebut," ujar Resky.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.