Hari Anti Korupsi 2023, KSP: Stranas PK Ampuh Tekan Kebocoran Keuangan Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak diluncurkan pada 2018, program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ampuh menekan kebocoran keuangan negara.

Pelaksanaan utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhasil mengurangi ketidakefesienan atau inefisiensi pengelolaan keuangan negara untuk Bantuan Sosial (Bansos) dan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) 

“Dan itu angkanya tidak kecil. Untuk Bansos kita bisa menghemat 1,62 triliun rupiah, dan untuk BPJS PBI sebesar 362 miliar rupiah per bulan,” kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Yusuf Hakim Gumilang, terkait Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Sabtu (9/12). 

Baca juga : Hadapi Musim 2024, IBL Jalin Kerja Sama dengan Liga Basket Jepang

Dampak lain yang dihasilkan oleh Stranas PK, papar Yusuf, terjadinya efisiensi untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dibandingkan dengan PBJ konvensional, digitalisasi PBJ melalui e-katalog Lembaga Pengadaan Barang Jasa (LKPP) mampu menghemat 15 persen untuk setiap pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Stranas PK juga berhasil mengurangi waktu tinggal kapal di pelabuhan atau dwelling time dari 3 hari menjadi 1,9 hari. 

“Hal-hal semacam itu penting, bukan hanya untuk menjamin meningkatnya efisiensi dari sisi perizinan dan tata niaga, tapi juga memberi kredibilitas bagi pemerintah bahwa pelyanan publik ini terus berjalan,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan, Stranas PK memang dirancang oleh pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu. Sebab, persoalan korupsi sangat kompleks dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penindakan. Butuh banyak fase yang harus dilakukan untuk mencegah, menindak, dan memastikan asetnya kembali ke negara. 

Baca juga : BRIN Soroti Program IKN Dan Keberimbangan Keuangan Kutai Kartanegara

Ia menegaskan, sejauh ini arah kebijakan Stranas PK yang meliputi pencegahan korupsi terkait perizinan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sudah berada di jalan yang benar dan memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam konteks pencegahan, Stranas PK juga berpengaruh dalam peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK Indonesia pernah mencapai angka 40 pada 2020. 

“Itu tertinggi sepanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi,” ucapnya. 

Yusuf memastikan, pemerintah konsisten menjalankan Stranas PK dengan menyasar sektor-sektor riil dan strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi, yakni dengan berani melaporkan aksi rasuah di lapangan melalui kanal-kanal pemerintah seperti LAPOR.GO.ID atau mengirimkan pesan ke 1708. 

Baca juga : IHIA VII 2023, Momentum Lepaskan Ketergantungan Alkes Impor

Dengan adanya Stranas PK dan Peraturan Pemerintah No 43/2018, lanjut Yusuf, masyarakat sebenarnya sudah dijamin hak dan keamanannya ketika melaporkan sesuatu tindak pidana korupsi yang sedang terjadi. Bahkan ada penghargaan berupa finansial atau non finansial. “Dan itu bisa sampai 200 juta rupiah ketika itu nanti terbukti,” terang Yusuf. 

“Jadi kalau masyarakat tahu ada korupsi, laporkan, jangan diam, dan lawan sama-sama,” serunya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.