Australia-Indonesia Transport Security Forum 2019 Bahas Isu Keamanan Laut dan Pelabuhan

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu terkait keamanan laut dan pelabuhan menjadi topik pembahasan utama di sektor maritim pada pertemuan Australia-Indonesia Transport Security Forum 2019 yang dihelat, di Canberra, Australia, Jumat (18/10). Forum itu merupakan pertemuan antara Indonesia dengan Australia di bidang keamanan transportasi yang pertama kali diselenggarakan secara terpisah dengan Indonesia-Australia Transport Sector Forum, yang telah digelar di Bali, Februari. Pada Forum itu dibahas mengenai kerja sama di bidang keamanan transportasi, khususnya pada Bandar Udara Internasional dan Pelabuhan Internasional yang sudah lama terjalin antara Indonesia dan Australia.

Bertindak selaku Chair dan Co-Chair pada pertemuan ini adalah Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Djoko Sasono, dan Deputy Secretary Security and Resilience Australia, Ambasador Paul Grigson. Ada pun sebagai Head of Delegation Indonesia adalah Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad.

Pada pembukaan acara, Djoko menyampaikan bahwa kerja sama di bidang keamanan transportasi antara Indonesia dan Australia telah dimulai sejak 2004 di bawah kerangka kerja sama Indonesia Transport Security Assistance Package (ITSAP). Sejak itu, Indonesia telah menerima dukungan dari Australia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut dan transportasi udara. “Pada kesempatan ini, ada beberapa agenda terkait kerja sama di sektor keamanan transportasi yang kita bahas, termasuk juga Plan of Action 2018/2019,” ungkap Djoko dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat malam (18/10).

Beberapa agenda yang dibahas. Antara lain adalah finalisasi draft Memorandum of Understanding (MoU) concerning Security Transportation Cooperation, yang akan menjadi payung hukum kerja sama-kerja sama di bidang keamanan transportasi antara Indonesia dan Australia. Selain itu, dibahas juga mengenai peningkatan keamanan maritim terkait dengan security screener accreditation, training, oversight, serta peningkatan capacity building untuk SDM Kemenhub, yang bertugas di bidang keamanan bandara dan pelabuhan.

Baca juga : Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Kedua di Universitas Al Azhar

Sementara itu, Ahmad, menyampaikan tentang prioritas strategis terkait keamanan maritim, khususnya keamanan pelabuhan. Ahmad menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 400 fasilititas pelabuhan yang menerima kunjungan kapal internasional, serta 1.572 unit kapal berbendera Indonesia yang menerapkan dan tunduk terhadap ISPS Code. “Ada pun melakukan pengawasan kepatuhan mereka terhadap ISPS Code, kami memiliki sejumlah 265 orang Auditor ISPS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah kemampuan auditor di tiap-tiap pelabuhan yang tidak merata, disebabkan oleh belum adanya standard pelatihan atau training. Hal ini, menurut Ahmad, tentunya akan berpengaruh pada hasil verifikasi dan tingkat kepatuhan dari kapal maupun fasilitas pelabuhan.

Untuk itu, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyeragaman pelatihan atau training, yang akan diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut, hal kedua yang menjadi prioritas Indonesia, menurut Ahmad, adalah penguatan regulasi terkait keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Ahmad menyampaikan, bahwa pada bulan Agustus 2018 Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah bekerja sama dengan Home Affairs Australia untuk menyelenggarakan kegiatan Ports Security Deep Dive Regulatory Group Discussion di Bali dengan tujuan untuk mengkaji ulang regulasi  tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. 

Baca juga : Indonesia Gaet Pengusaha Italia Genjot Perdagangan dan Investasi

Ahmad beranggapan, kegiatan Workshop tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi Indonesia dalah hal perbaikan pada regulasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. “Beberapa rekomendasi dalam laporan kegiatan tersebut sejatinya searah dengan program prioritas dan unggulan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, contohnya Information Management System (SIM KPLP) yang baru saja soft launching minggu yang lalu,” terang Ahmad.

SIM KPLP ini, jelas Agus, menyediakan sarana bagi publik untuk mengetahui informasi tentang KPLP, sekaligus memiliki fungsi sebagai database untuk program kepatuhan atau verifikasi serta data bagi auditor ISPS. “Saat ini, kami masih dalam proses menginput data ke dalam SIM KPLP,” ujar Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad juga menyampaikan tentang enam Pelabuhan yang dijadikan Pilot Project Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang, Bau-Bau, Muara Angke, Tanjung Perak, Tulehu, dan Tarakan. Pada terminal penumpang di enam Pelabuhan tersebut telah dilengkapi dengan peralatan berupa mesin X-Ray serta upaya-upaya penguatan pengamanan, baik secara fisik maupun prosedural.

“Untuk meningkatkan pengamanan dari sisi perairan, kami juga menambah jumlah kapal patroli. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memiliki sejumlah 378 unit kapal patroli untuk melakukan pengamanan di sisi peruran di wilayah kerja pelabuhan dan perairan Indonesia,” tambahnya.

Baca juga : Sudah Waktunya Pelaut Indonesia Dapat Perhatian Pelayanan Kesehatan

Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kemitraan dan menjalin kerja sama yang intensif dan erat dengan negara-negara lain dalam rangka peningkatan keamanan maritim. Salah satunya, ujar Ahmad, adalah kerja sama dengan Pemerintah Australia terkait dengan peningkatan Capacity Building seperti Pelatihan Auditor, Port Security Desktop Exercise, English Language Training, serta kegiatan lainnya.

“Selain dengan Australia, ada juga kerja sama dengan Amerika Serikat melalui U.S. Coast Guard untuk peningkatan Capacity Building serta Port Visit. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan Inggris dan Jepang,” ungkap Ahmad.

Ada pun program kerja sama yang terbaru, sebut Ahmad, adalah kegiatan Port Security Campaign yang rencananya akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Indonesia bekerja sama dengan Home Affairs Australia, dengan tujuan sebagai upaya edukasi kesadaran keamanan kepada pekerja pelabuhan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan.

“Kami berharap kegiatan Port Security Campaign yang pertama ini dapat berjalan dengan sukses dan bermanfaat sehingga dapat kita laksanakan secara berkesinambungan di lokasi pelabuhan yang lain,” tutup Ahmad. [USU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.