Wujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK Perkuat Sinergitas Di Tingkat Tapak

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) memperkuat sinergitas di tingkat tapak untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Plt Dirjen PHL, Agus Justianto pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024 menekankan harus terpenuhinya tiga fungsi utama hutan, yaitu fungsi lingkungan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut dia, dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, KLHK telah melakukan transformasi kebijakan pengelolaan hutan dari Timber Management menjadi Forest Landscape Management atau Pengelolaan Hutan Berbasis Bentang Lahan.

Baca juga : Wujudkan Pemilu Damai, Amankan Ruang Digital Dari Hoax

"Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan, memberi banyak ruang untuk mensinergikan tiga fungsi utama hutan tersebut. Dengan demikian, diharapkan nilai optimal kawasan hutan dan sumber daya hutan dapat tercapai dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan ekologi dalam satu kesatuan bentang lahan," katanya di Malang, Kamis (1/2/2024).

Rakornis Ditjen PHL KLHK yang mengambil tema “Sinergitas Membangun Hutan Lestari di Tingkat Tapak” turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I s/d XVI dari seluruh Indonesia dan Perhutani Divre Jawa Timur.

Agus mengungkapkan, dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari penuh dengan tantangan. Diantaranya adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak yang clean and clear; meningkatkan produktivitas kawasan hutan; menjadikan kayu hutan alam sebagai premium goods; mendorong diversifikasi industri pengolahan hasil hutan dalam upaya mendukung multi usaha kehutanan.

Baca juga : Pengoperasian KA Papandayan dan KA Pangandaran Perkuat Konektivitas di Jabar

Tantangan lainnya adalah adalah terkait kecepatan dan keterbukaan proses permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH), dan perlu adanya kebijakan pengelolaan hutan yang responsif terhadap isu geo-politik global.

Oleh karena itu, lanjut Agus, kehadiran seluruh Kepala BPHL dan stakeholders Ditjen PHL di Tingkat Tapak pada Rakornis PHL yang diselenggarakan menjadi sangat penting.

Pasalnya, mereka merupakan jendela pengetahuan kondisi tapak pembangunan hutan lestari dimana setiap jengkalnya menghadirkan tantangan akan pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang berbeda-beda.

Baca juga : Lanjutkan Pembangunan, Relawan Relasi Ajak Masyarakat Menangkan Prabowo-Gibran

"Alam yang membentang dari pesisir dan lautan hingga puncak gunung di setiap pulau berbeda antara satu dengan lainnya. Kondisi ini berbeda dengan hampir di sebagian besar negara-negara di dunia lainnya. Bahwa kondisi lingkungan Indonesia yang beragam dan kompleks, menuntut perbaikan kebijakan sesuai dengan kondisi tapaknya," kata Agus.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.