Harus Dekat Sekali Atau Sekalian Melawan

RM.id  Rakyat Merdeka - Melihat penyusunan Kabinet Indonesia Maju, terlihat jelas cara Jokowi memilih para menterinya. Mereka yang dipilih adalah orang atau partai terdekatnya atau dari kubu yang terang-terangan melawannya. Sedangkan orang atau partai yang sikapnya nanggung, tidak dipakai.

Orang yang dekat sekali di sekitar Jokowi misalnya, ada Luhut Pandjaitan, Erick Thohir, Pratikno, Moeldoko, dan Pramono Anung. Mereka diangkat kembali menjadi menteri. Partai-partai yang amat dekat dengan Jokowi, juga diakomodir dengan baik.

Lalu, partai yang terang-terangan melawan Jokowi juga mendapat jatah menteri. Contohnya, Gerindra. Padahal, partai yang dikomando Prabowo Subianto ini paling kencang menyerang Jokowi. Bahkan, jadi lawan utama di Pilpres lalu. Tapi, dalam penyusunan kabinet, Gerindra justru dapat 2 kursi menteri. Kursinya pun basah-basah, yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ada satu contoh lagi, yaitu kelompok relawan Pro Jokowi alias Projo. Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, hampir tak dapat kursi. Namun, setelah pelantikan kabinet, ia bermanuver. Projo teriak kencang dan mengumumkan akan membubarkan diri. Setelah mengancam begitu, Budi mendapat kursi wakil menteri alias wamen. Acara pembubaran pun berubah menjadi syukuran.

Nah, nasib kurang baik dialami partai-partai yang nanggung. Mendekat ke Jokowi, tapi tidak terlalu dekat. Menyerang juga, ltak terlalu keras nyerangnya. Contohnya, PAN dan Demokrat. Ketua Umum dua partai ini terus merapat dan menghadap Jokowi. Tapi, akhirnya tak dapat kursi.

Melihat fakta-fakta seperti itu, Pengamat Politik Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf menyatakan, untuk mendekati Jokowi, partai atau orang memang harus all out. “Kalau mau dekat, ya harus dekat banget. Kalau mau nyerang, harus keras banget,” ucapnya, tadi malam.

Baca juga : Hadapi Era Digital, Pengusaha Harus Perkuat Strategi Komunikasi

Yang dilakukan Jokowi ini, kata Asep, bukan hal baru. Jokowi pernah mempraktikkannya pada pemerintahan sebelumnya. Saat itu, pihak yang menyerangnya seperti Golkar, PPP, dan PAN, malah dirangkul. Kader dari tiga partai itu, masuk dalam jajaran Kabinet Kerja. Soal merangkul lawan, Asep melihat, hal ini dilakukan tak lepas dari kerasnya pertarungan Jokowi dengan Prabowo di Pilpres.

Masih hangat dalam ingatan bagaimana Pilpres memakan banyak kor ban. Dua kubu saling serang dan membuat masyarakat terbelah. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi perjalanan pemerintahan Jokowi. Karena akan mendapat banyak hambatan dan penolakan. Sementara, yang dibutuhkan ke depan adalah ketenangan untuk membangun ekonomi.

“Jadi, sangat masuk akal kalau Jokowi merangkul Gerindra dan Prabowo. Ini untuk stabilitas politik ke depan,” terang Asep.

Kenapa Jokowi tidak mengakomodir PAN dan Demokrat? Kata Asep, dua partai ini sering bersikap abu-abu. Ngomongnya mendukung tapi sering ada nyerangnya juga. Ngomongnya mau jadi penyeimbang, tapi terus berusaha merapat.

Di sisi lain, tambah Asep, kekuatan dua partai ini juga tidak signifikan. Kalau pun berada di luar pemerintah, mereka takkan mampu mengusik program pemerintah.

Berbeda dengan Gerindra, yang punya jumlah kursi signifikan dan punya Pimpinan DPR. “Perlu diingat juga, Gerindra adalah motor koalisi partai oposisi. Tanpa Gerindra, bisa diartikan oposisi tak bisa bergerak,” ucapnya.

Baca juga : Bamsoet: Bela Negara Harus Diterapkan dalam Aktivitas Keseharian

Alasan lain, kata Asep, tak ada penolakan dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf kepada Gerindra.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno. Kata dia, alasan Jokowi tidak merangkul PAN dan Demokrat lantaran sikap dua partai itu tidak jelas. Karena berharap mendapat kursi sejak awal, sikap kedua partai ini tidak jelas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Bahkan, meski kader kedua partai itu tidak dipilih, sikap Demokrat dan PAN masih sama. PAN dan Demokrat seperti punya rencana cadangan. “Mereka masih berharap, siapa tahu ada peluang di periode kedua, yang reshuffle-reshuffle itu,” kata Adi saat dikontak, kemarin.

Menurut Adi, harapan masuk kabinet, membuat sikap politik Demokrat dan PAN tidak jelas. Keduanya tidak mau disebut sebagai oposisi, tetapi menjadi mitra kritis pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Sikap ini membuat kedua partai ini tidak dilirik Jokowi.

Meski begitu, Adi memprediksi, kader PAN dan Demokrat masuk daftar waiting list. “Mungkin nanti kalau ada reshuffle,” ujarnya.

Sikap politik Demokrat dan PAN, kata Adi, berbeda dengan sikap politik PKS yang sudah jelas dari awal menyatakan diri sebagai oposisi. PKS, diajak atau tidak diajak masuk kabinet, telah mengambil posisi oposisi.

Baca juga : Sesama Anak Bangsa, Kita Harus Saling Menyayangi

Bagaimana tanggapan PAN? Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, mengatakan, sejak awal partainya memang memposisikan diri di luar pemerintah.

Keputusan itu sesuai arahan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, untuk menjalankan checks and balances agar demokrasi Indonesia tetap sehat. Dia justru heran, selama ini ada beberapa pihak yang berharap menimbang-nimbang PAN masuk Kabinet Jokowi. “Berkali-kali saya sampaikan, kader PAN ikut nasihat Pak Amien,” kata Dradjad, tadi malam.

Soal Gerindra yang kini masuk koalisi pemerintah, PAN tak merasa ditinggalkan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku sudah jauh-jauh hari mengetahui Prabowo bakal merapat ke Jokowi. Ia menilai, merapatnya Prabowo ke lingkar penguasa masih dalam batas kewajaran.

Ada pun Demokrat, belum mau bicara banyak. Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan menghormati keputusan Jokowi yang tak menyertakan partainya dalam kabinet. Dia pun menyerahkan keputusan selanjutnya ke SBY, sebagai ketua umum partai.

“Nanti Pak SBY akan memberikan keterangan secara resmi,” kata Hinca, tadi malam. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.