RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak menjabat Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan perbaikan data adalah kekuatan utama membangun ketahanan pangan ke depan. Inisiasi kebijakan ini pun dilakukan sebagai program 100 hari kerjanya

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga, menjelaskan, untuk membenahi masalah data ini, SYL telah mendatangi gedung BPS pada Selasa (29/10) untuk berkoordinasi. Pada kesempatan tersebut, SYL menegaskan bahwa persoalan data harus diselesaikan. Data harus bersumber dari satu pintu melalui lembaga resmi yang diamanatkan oleh Undang-Undang,  yaitu BPS.

Kemudian, SYL juga menggelar pertemuan dengan Kementerian Agraria dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Kamis (31/11). Dalam pertemuan itu, SYL menegaskan data luas baku sawah antara Kementan dan Kementerian Tata Ruang harus sinkron per 1 Desember 2019. Karenanya, Kementan juga akan segera membuat verifikasi ulang dengan melibatkan BPS dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Berita Terkait : Pariwisata Indonesia Bergeliat di Latvia

Rencananya, verifikasi dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi dan deviasi data rendah. SYL berjanji akan mengawal proses ini secara langsung hingga tuntas. 

Selanjutnya, Menurut  Kuntoro, sudah diatur jadwal pertemuan Kementan dengan beberapa  Kementerian dan Lembaga Lain terkait pembagunan pertanian. Kuntoro menegaskan, langkah SYL yang serba cepat ini dalam rangka tanggung jawab untuk menjamin pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. SYL berpikir diperlukan konsep dan strategi khusus untuk mewujudkannya. 

Siapkan War Room 

Berita Terkait : Coklat Indonesia Bersaing di Paris, Siap Tembus Pasar Dunia

Selain pembenahan data, gebrakan SYL lain adalah penyiapkan War Room Sistem Komando Strategis Teknis Pertanian (Kostra Tani). Sistem ini dipersiapkan untuk memonitor dan mengoptimalkan peran penyuluh di kecamatan sebagai ujung tombak dan garda terdepan ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, SYL menyebutkan sistem ini sebagai semacam Pentagon Pertanian Indonesia yang dikendalikan langsung dari Kantor Pusast Kementerian Pertanian di Jakarta. Secara teknis, kinerja para penyuluh di Balai-balai tingkat kecamatan (BPP) akan dilengkapi dengan data, informasi dan media digital yang bisa memprediksi kapan waktu panen, serangan hama penyakit dan cara pengendaliannya, teknologi budidaya, peluang  dan informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri, sampai dengan informasi pergerakan alat mesin pertanian (alsintan).
 
Sinergi 

Menurut Kuntoro, SYL juga berharap para petani, peneliti dan penyuluh  mampu bekerja sama dalam mendiseminasi inovasi-inovasi pertanian terbaru. Dengan begitu, diharapkan tercipta kesadaran yang luas pada pentingnya aplikasi teknologi dan optimalisasi pertanian.

Berita Terkait : Posisi Wakil Menteri Bukan Bagi-Bagi Jabatan, Tapi Distribusi Kekuasaan

Namun yang lebih penting menurutnya, peneliti sebagai penghasil inovasi juga harus memastikan inovasi-inovasi tersebut mampu dipraktikkan petani di lapangan. Ada pun peranan lain yang juga sebagai titik vital dalam pembangunan pertanian adalah kontribusi pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib terlibat dalam upaya penanganan kerentanan rawan pangan. Untuk itu, Kementerian Pertanian secara  langsung terus  melakukan sinergitas dan mengajak pimpinan daerah seperti kepala desa, lurah, camat, bupati/walikota dan gubernur untuk bersama-sama mengoptimalisasi lahan pertanian dan pembangunan pertanian  sesuai tanggung jawabnya. [KAL]