Soal Pemekaran Papua, Gubernur Lemhanas Angkat Bicara

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo mengatakan, pemekaran harus mengedepankan kepentingan masyarakat lokal agar tidak memicu munculnya permasalahan baru di kemudian hari.

"Wacana pemekaran di Papua ini sebenarnya wacana lama. Tapi tentu saja, dalam prosesnya kita tidak ingin wacana tersebut dilakukan seperti kaum kolonial, yang membagi secara administratif sesuai keinginan kita sendiri," kaya Agus di Kantor Lemhanas, Jakarta, Selasa (5/11).

Dia berpendapat, proses pemekaran tersebut harus mengedepankan faktor kondisi di lapangan. Khususnya terkait keberadaan dan kepentingan masyarakat setempat. "Karena bagaimana pun, di Papua banyak terdapat suku yang adat dan budayanya harus dipelihara. Jadi jangan sampai ada satu suku yang ditarik dan dipisahkan," ujarnya.

Baca juga : Soal Penyerapan Anggaran PUPR, Basuki Beda Dengan Sri Mulyani

Pertimbangan soal kondisi lapangan ini, menurut dia, dimaksudkan agar pembagian provinsi yang baru bisa memenuhi keinginan semua pihak. Baik itu kepentingan untuk nasional, maupun kepentingan lokal.

"Untuk kepentingan lokal, bisa ditinjau dari suku dan etnik yang ada," paparnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan bahwa terdapat dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Namun, dari dua aspirasi tersebut, yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan. 

Baca juga : Indonesia dan Singapura Kolaborasi Tingkatkan Kualitas PAUD

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito di Kantor Mendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Mantan Kapolri itu bahkan mengaku, telah membahas soal wacana pemekaran di Papua Selatan dengan Bupati Merauke Frederikus Gebze. Dan nantinya, beberapa wilayah di Papua Selatan yang akan masuk ke provinsi baru tersebut antara lain Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke. [DNU]

Baca juga : Tata RW Kumuh, Gubernur Anies Anggarkan Rp 556 Juta untuk Jasa Konsultan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.