Tata RW Kumuh, Gubernur Anies Anggarkan Rp 556 Juta untuk Jasa Konsultan

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menganggarkan Rp 556.112.770 di RAPBD 2020 untuk membuat kajian program community action plan (CAP) per RW.  Program itu adalah tahap awal penataan 200 RW kumuh selama lima tahun, dari 2017 hingga 2022. 

Dalam penataan kampung kumuh, Anies menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan.

Terkait hal itu, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Barat Suharyanti menyebut, anggaran Rp 556 juta itu ditujukan untuk mempekerjakan konsultan.

Baca juga : Kemenhub Anggarkan Rp 1,06 Triliun Untuk Transportasi Wisata Danau Toba

"Dasarnya, kita kan memang harus hired tenaga ahli. Tenaga ahli yang kita gunakan ada lima. Dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, sampai pemberdayaan masyarakat,” kata Suharyanti, saat dihubungi, Senin (4/11).

Para ahli tersebut mengkaji kehidupan masyarakat di sana selama 24 jam, memperhatikan, mengamati kebiasaan dari masyarakat, serta mencari aspirasi dari masyarakat. Apa yang mereka inginkan untuk memperbaiki lingkungannya. Jadi, bukan hanya mengerjakan semacam perencanaan yang sekali dua kali datang. Melainkan, harus 24 jam ada di lapangan, mengamati kehidupan di sana. 

“Untuk satu RW, kami ada lima ahli. Sama semua. Ada tenaga ahli. Walaupun itu satu RW, dua RW, tiga RW, itu sama, lima tenaga ahli,” jelasnya.

Baca juga : PLTS Ile Ape Hemat Pengeluaran PLN Rp 115 Juta Per Bulan

“Yang membedakannya adalah fasilitator dan tenaga surveyor. Karena banyaknya RW, kami juga tambahkan surveyor. Karena satu surveyor untuk lima RW itu nggak mungkin. Mengingat waktunya juga kan empat bulan ya kemarin, untuk surveyor,” tambahnya.

Dijelaskan, program itu sudah berjalan sejak 2018. “Jadi, memang kami menyaring aspirasi dari masyarakat di bawah. Apa yang mereka inginkan untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Jadi, kami lakukan sosialiasi, FGD, ke masyarakat,” jelasnya.

“Kan beda RW. Beda kelurahan, beda RW. Jadi kami ini di Jakarta Barat khususnya, itu ada 95 RW kumuh. Target Pak Gubernur itu, sampai selesai masa jabatan, harus tuntas. Jadi kami tidak top down ya programnya, tapi bottom up. Jadi kami menjaring aspirasi masyarakat. Maunya diapain sih lingkungan ini. Itu kami kaji dalam tiga aspek: aspek sosial budaya, ekonomi, maupun fisik lingkungan," ujarnya.

Baca juga : Renovasi Rumah Dinas Gubernur, Pemprov DKI Anggarkan Dana Rp 2 M

Di Jakarta Barat,  target hingga 2022, 43 RW kumuh harus ada CAP-nya. Sedangkan RW kumuh di Jakarta Barat, totalnya ada 95 RW kumuh.

“Jadi yang ada CAP-nya, target 43 RW kumuh. Sedangkan RW kumuh di Jakarta Barat ada 95 RW. Sisanya, selisih dari yang tadi 95 dikurangi 43, itu tidak ada CAP-nya. Tapi langsung pekerjaan fisik di lapangan, melalui musrenbang-musrenbang itu. Langsung kami kerjakan fisiknya. Sesuai masukan dari masyarakat, apa yang mesti dikerjakan di sana,” tambahnya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.