Menteri Nadiem Mau Teknologi Ciptakan Pemerataan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengaku siap menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi. Salah satunya, melakukan lompatan perbaikan dan inovasi dunia pendidikan kita untuk mencapai Indonesia maju.

Hal ini diutarakan Nadiem dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi X (bidang pendidikan) DPR. Pada kesempatan ini Menteri Nadiem memaparkan lima arahan Presiden yang bertajuk "Arahan Presiden Untuk Menciptakan SDM Unggul" yaitu pendidikan karakter, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi.

"Kita harus bisa menciptakan institusi pendidikan yang bukan hanya mencetak tenaga kerja saja, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan," terang Nadiem.

Baca juga : Gelar Rakornas, Kadin Soroti Daya Saing Pertanian

Teknologi, menurutnya akan digunakan sebagai alat penciptaan pemerataan, khususnya untuk menjadikan baik daerah terpencil maupun kota besar mendapatkan dukungan yang sama untuk pembelajaran.

Menurut Mendikbud, teknologi akan menghadirkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, baik anggaran maupun waktu.

"Teknologi yang akan kita berdayakan untuk membantu pendidikan kita. Bukan menggantikan pembelajaran, karena sampai kapanpun tidak bisa pembelajaran (itu) tergantikan oleh teknologi," tuturnya.

Baca juga : Sowan ke KPK, Kapolri Idham Sinergikan Pemberantasan Korupsi

Para anggota Komisi X berharap proses transisi bidang pendidikan tinggi kembali ke Kemendikbud dapat berjalan lancar dan tidak terlalu menyita waktu.

"Saya berharap restrukturisasi akibat penggabungan kembali Dikti ke Kemendikbud dapat berjalan segera," pesan Ketua Komisi X, Syaiful Huda.

Dalam rapat kerja, para Anggota Komisi X juga menitipkan target penyelesaian guru honorer, program pemenuhan kebutuhan guru, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Baca juga : Prestasinya Maksimalkan Kontroversi Minimalkan

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati, kembali menegaskan pentingnya kejelasan aturan mengenai alokasi anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam kesempatan untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.