Dark/Light Mode

Hadapi Sengketa Laut China Selatan

Indonesia Harus Kuatkan Perkawanan & Pertahanan

Jumat, 31 Mei 2024 07:30 WIB
Ilustari, Peta Laut China Selatan (Foto: Istimewa)
Ilustari, Peta Laut China Selatan (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Masalah sengketa muncul setelah China mengklaim sepi­hak atas dasar nilai sejarah yang dikenal 9 garis putus-putus (nine dash line).

Klaim itu tegas ditolak oleh seluruh negara dunia. Asia Tenggara yang semula tenang-tenang saja, bergejolak.

Pada tahun 2023, Negeri Tirai Bambu kembali memantik konfrontasi, dengan memperluas klaimnya dengan merilis ten dash line hingga memasuki Zona Eko­nomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna Utara.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia terus memperkuat posisinya di ASEAN. Caranya, tentu dengan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Salah satunya dengan Jepang.

Prabowo juga baru mengunjungi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, di Tokyo, Je­pang, pada April lalu. Keduanya membahas kerja sama pertahanan, termasuk isu Laut China Selatan.

Baca juga : Kemdikbudristek Tarik Buku Panduan Rekomendasi Sastra

“Kedua negara telah membangun hubungan kerja sama yang baik sejauh ini, dan meminta Pemerintah Jepang bekerja sama guna mencapai hubungan yang lebih kuat di masa depan dan me­ningkatkan kolaborasi di bidang pertahanan,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (29/5/2024).

Di dalam negeri, Indone­sia juga harus meningkatkan kekuatan militer. Sebagai bentuk kewaspadaan, menurutnya, alat utama sistem senjata (alutsista) dan kekuatan militer lainnya adalah basis keamanan yang utama bagi sebuah negara untuk menjaga wilayah teritorial.

“Saya menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan per­tahanan yang kuat, kita perlu platform untuk patrol, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Untuk itu, pertahanan harus kita bangun," tegasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Ke­amanan Hadi Tjahjanto mengatakan, Indonesia berperan aktif dalam upaya diplomasi perda­maian di Laut China Selatan, baik melalui kerangka kerja sama bilateral maupun regional di ASEAN.

Dalam kerangka ASEAN, dialog dan kerja sama sudah diwujudkan melalui penyusunan dokumen code of conduct (COC) South China Sea antara ASEAN dengan China.

Baca juga : Beringin Bakal Ngusung Putrinya Akbar Tandjung

“COC ini ditujukan untuk mengelola tata perilaku negara di Laut China Selatan guna meng­hindarkan terjadinya insiden, sekaligus mengelola insiden apabila terjadi,” ujarnya, diku­tip dari acara webinar, belum lama ini.

Eks Panglima TNI ini mengatakan, proses perundingan COC melalui forum ASEAN-China Joint Working Group on COC sempat berjalan lambat. Atas inisiatif dan dorongan Indo­nesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, ASEAN dan China berhasil menyepakati perundingan COC.

Indonesia menargetkan ini dapat difinalisasi hingga tahun 2025. Semua berharap COC dapat menjadi dokumen yang efektif, substantif dan actionable untuk menghindari eskalasi, sekaligus meningkatkan ke­percayaan bagi negara-negara berkepentingan di Laut China Selatan.

“Ini hal yang sangat penting dalam merespons permasalahan Laut China Selatan,” ungkapnya.

Salah satu kunci dialog dengan China yang ngotot berkuasa di Laut China Selatan adalah me­lalui ASEAN. Indonesia sebagai natural leader di ASEAN adalah motor penggerak yang dituntut mampu menghasilkan terobosan.

Baca juga : Ternyata, Ada Juga Wakil Rakyat Yang Kasih Dukungan

Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat soliditas dan sentralitas ASEAN, serta mem­bangun posisi bersama ASEAN untuk menyikapi isu Laut China Selatan.

Permasalahan di Laut China Selatan itu melibatkan banyak pihak, jadi perlu kehati-hatian dalam menangani konflik, serta harus menyikapi dinamika situasi yang berkembang. Salah perhitungan, akan membawa pada situasi konflik yang akan merugikan bersama.

Pemerintah terus melakukan penguatan keamanan Laut Na­tuna melalui kecukupan alut­sista dan peningkatan sarana dan prasarana satuan terinte­grasi TNI. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai 2024.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.