Kemenkominfo Dorong Partisipasi Publik Dalam Pembangunan IKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini diusung sebagai ibu kota baru Indonesia yang pintar atau smart city.

Kehadiran IKN nantinya diharapkan akan mendorong transisi ekonomi hingga transisi energi yang ramah lingkungan.

Untuk membangun dialog dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan IKN, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar diskusi Genposting Temu Influencer bertajuk 'Sejauh Mana Pembangunan IKN' di Banyuwangi, Jawa Timur.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Septriana Tangkary mengatakan, pembangunan infrastruktur digital di IKN akan berkenaan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) yang dikembangkan Kemenkominfo.

"SPBE ini terkait penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun ada tiga tahap, dengan salah satunya di IKN," ujar Septriana dalam keterangan resminya, Jumat (14/6/2024).

Pada proses perencanaan dan pembangunan IKN, Septriana menekankan tentang partisipasi masyarakat dan inklusivitas.

Baca juga : Kominfo Dorong Peningkatan Layanan Digital Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas

Septriana menjelaskan, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

"Pemerintah tidak membangun ini sendiri, tetap seluruh masyarakat diajak guyub. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan konten positif dan membangun untuk Pemerintah," ujarnya.

Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Panji Himawan mengatakan, ada sembilan Wilayah Perencanaan (WP) yang dibuat di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di IKN dan Indonesia.

Pembangunan IKN, kata Panji, memegang prinsip green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable.

IKN diharapkan dapat menjadi sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan teknologi, juga green economy.

Sehubungan dengan keberlanjutan alam, Panji menyebut bahwa rehabilitasi hutan akan dilakukan di IKN.

Baca juga : Kemendagri Gandeng OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah

"Terdapat Persemaian Mentawir yang menghasilkan 5 juta bibit, walau masih kurang tetapi akan berkontribusi banyak untuk reforestasi hutan. Karena hutan yang ada saat ini di IKN bukan hutan alam, tetapi hutan industri. Kami akan ganti pelan-pelan kembalikan menjadi hutan alam yang sesungguhnya," jelas Panji.

Sementara itu, Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cakra Nagara menjelaskan bahwa pembangunan di IKN oleh PUPR sebesar 42,46 persen per 10 Juni 2024 dengan jumlah 104 paket yang telah terkontrak.

"Untuk pembangunan istana progresnya telah di 71,82 persen, sedangkan Kantor Presiden progresnya 84 persen, kemudian ada juga Sekretariat Presiden, mess Paspampres, dan pendukungnya dengan progres 89 persen," ungkapnya.

Pembangunan IKN, kata Cakra, juga menemui tantangan yang harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlangsungan.

"Kami memperhatikan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, aspek pencemarannya kami tekan seminimal mungkin, dan kami coba kendalikan supaya tidak terjadi pemotongan pohon. Jika ada, harus diganti dengan pohon yang lebih banyak," katanya.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Budi Santoso menilai, Kabupaten Banyuwangi memiliki program dari Pemerintah daerah bernama 'Smart Kampung'.

Baca juga : Komisi VII DPR Diminta Dorong Evaluasi Kebijakan HGBT

Melalui Smart Kampung, berbagai layanan dihadirkan untuk masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan dan seni budaya, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Jadi, kami memberdayakan potensi yang ada di Banyuwangi dari bawah yaitu desa. Kemudian Smart Kampung juga kami branding sebagai super apps untuk melayani masyarakat,” jelasnya.

Terkait partisipasi publik, content creator seputar konstruksi di Indonesia, Wawan Puji Siswanto menyampaikan bahwa masyarakat khususnya para pembuat konten penting untuk terlibat membagikan informasi. Termasuk soal IKN.

"Sebagai content creator diharapkan kita dapat memberi informasi yang positif dan update progres terkait IKN. Saya sendiri sebagai content creator dunia konstruksi, saya memiliki kewajiban untuk memberitakan penyeimbang hoaks juga, sebagai informasi bagi para investor," ucap Wawan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.