Jokowi Urus Ekonomi, Maruf Tumpas Teroris

RM.id  Rakyat Merdeka - Sementara Presiden Jokowi fokus urusi ekonomi, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin ternyata punya tugas baru: memimpin tim pemberantasan terorisme dan menumpas radikalisme. Dulu, tugas ini dipegang Menko Polhukam.

Setelah hampir sebulan Kabinet Indonesia Maju berjalan, Presiden Jokowi terlihat lebih banyak fokus membenahi urusan ekonomi. Lalu Wapres Ma'ruf Amin 

Soal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian usai rapat penanganan radikalisme dan teroris di kantor Wapres, Jumat (15/11). Selain Tito dalam rapat itu hadir juga Menag Fachrul Razi, Mendikbud Nadiem Makarim, Kepala BNPT Suhardi Alius dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto. 

Usai rapat, Tito mengatakan, koordinasi penanganan radikalisme dan terorisme dari Menkopolhukan dipindahkan ke Wapres. ”Pak Wapres saya kira lebih tepat. Yang ditunjuk oleh Pak Presiden,” katanya. Presiden lebih fokus pada urusan ekonomi.  

Baca juga : Jokowi Pastikan Tak Terbitkan Perppu KPK

Jubir Wapres, Masduki Baidlowi membenarkan pembagian tugas tersebut. "Pak Presiden urus ekonomi, Pak Wapres urus penumpasan teroris, pengentasan kemiskinan, UMKM dan ekonomi syariah," kata Cak Duki, sapaan akrab Masduki, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Masduki kemudian menceritakan pembagian ihwal pembagian tugas tersebut. Kata dia, di setiap ratas, Wapres selalu bertanya ke presiden. Setiap ngobrol juga begitu, Wapres bertanya kepada presiden apa kiranya tugas yang bisa dikerjakan. 

Jokowi rupanya ingin Ma'ruf melanjutkan tugas wapres sebelumnya yaitu pengentasan kemiskinan. Hanya saja, Wapres minta pemberdayaan itu tak hanya diberi ikannya saja. Tapi juga kailnya. Maka disepakati Wapres yang akan bertugas urusi pengentasan kemiskinan dan UMKM. Selain itu, Ma'ruf juga diberi tugas soal ekonomi syariah. Ma'ruf kemudian didapuk menjadi Ketua Harian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Jokowi tetap menjabat sebagai Ketua KNKS. 

Nah, rupanya presiden memberikan tugas tambahan kepada Ma'ruf. Penanganan terorisme dan radikalisme yang selama ini berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam, kini langsung dikomando Wapres. "Salah satu pertimbangannya, presiden melihat Kiai Ma'ruf sebagai ulama besar dan banyak aktif dalam persoalan keumatan. Diharapkan penanganan terorisme dan radikalisme bisa ditangani komprehensif. Dari hulu sampai hilir," papar Masduki. 

Baca juga : John Riady: Tim Ekonomi Kabinet Baru Bisa Lakukan Terobosan

Selain itu, lanjut dia, penanganan radikalisme ini tidak bisa dikoordinasi satu menko, karena persoalan lintas kementerian. Ia melibatkan kementerian dalam negeri, kementerian PMK, Kementerian Agama dan lain-lain. "Agar masalah ini ditangani secara komprehensif ditunjukkan Wapres. Juga menandakan penanganan terorisme ini menjadi prioritas pemerintah sekarang," ucapnya. 

Masduki menilai banyak orang yang keliru memahami prioritas pemerintah ini. Kata dia, fokus pemerintah tetap membangun SDM dan infrastruktur. Pembangunan SDM tak akan berjalan kalau urusan teroris tak selesai. 

Pengamat politik dari UIN Jakarta  Adi Prayitno menilai, pemberian tugas kepada wapres untuk memimpin pemberantasan terorisme sudah tepat. Menurut dia, sebagai ulama besar, Kiai Ma'ruf bisa menangani persoalan ini dengan tepat dan bijak. Karena menurut dia, akar masalah terorisme ini beragam. Mulai dari salah memahami agama sampai ketidakadilan. 

Hanya saja, menurut dia, pemerintah jangan salah mengambil prioritas. Pemberantasan teroris memang penting. Radikalisme memang ada. Hanya saja, jangan terlalu digembor-gemborkan. Karena persoalan rakyat hari ini adalah persoalan ekonomi. Soal lapangan pekerjaan, perbaikan kehidupan dan sebagainya. "Kalau soal radikalisme yang dilantangkan, tidak akan nyambung komunikasinya dengan rakyat. Karena bukan itu yang dibutuhkan mereka," kata Adi saat dikontak tadi malam. 

Baca juga : 5 Tahun Jokowi-JK, Kemenhub Buka Ruang Ekonomi Baru

Direktur Eksekutif Parameter Politik ini mengapresiasi pembagian tugas antara presiden dan wapres. Menurut dia, akan sehebat apa Ma'ruf ke depan sangat tergantung dari tugas yang diberikan presiden. Dia menilai, Ma'ruf punya potensi untuk melebihi apa yang dilakukan JK. Meski Ma'ruf saat ini masih berada di bawah bayang-bayang JK. Di masa-masa awal perbandingan itu tak bisa dielakkan. 

Apakah Ma'ruf  bisa sekuat JK? Adi menilai JK memang wapres yang powerful. JK punya modal politik yang kuat. Dia sesepuh dari partai besar. Ini modal kuat bagi JK untuk berhadapan dengan parpol lain. Ini juga yang membuat daya tawar JK sangat kuat. Bagaimana Ma'ruf? Potensi Ma'ruf juga ada. Sebagai ulama besar dan mantan Rais Aam di PBNU tentu saja posisi Ma'ruf patut diperhitungkan. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.