Pakai Strategi Dekripsi PDSN 2, 30 Layanan Publik Sudah Pulih

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDSN 2). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya, dalam keterangan yang diterima RM.id, Kamis (11/72024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

Baca juga : Menko Polhukam: Juli Ini, Layanan Publik Normal Kembali

Saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya. Menurut Hadi, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan, Pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

Baca juga : Alhamdulillah, Sistem Layanan Imigrasi Sudah Pulih 100 Persen

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Ismail, dalam strategi jangka pendek, proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri. Selanjutnya, untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.