REI Proaktif Bicarakan Strategi Pembiayaan Rumah di 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai strategi pembiayaan perumahan untuk mendukung pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi prioritas pemerintahan baru mendatang di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan sejalan dengan pendekatan propertinomic pihaknya selalu mengambil sikap proaktif untuk berdiskusi tentang berbagai permasalahan di sektor properti terutama dengan kementerian terkait dan perbankan.

Salah satunya dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang mendapat tugas utama membantu pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan perumahan khususnya rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dengan Kementerian PUPR kami intens berdiskusi, demikian pula dengan perbankan. Belum lama ini DPP REI bertemu dengan Dirut BTN Pak Nixon (Nixon LP Napitupulu) untuk membicarakan banyak hal, terlebih kami melihat pemerintah telah memberi tugas kepada BTN untuk mengawal program perumahan,” ujar Joko Suranto di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Baca juga : DPR Soroti Aturan Pembatasan Impor Barang Elektronik

Dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang didiskusikan REI dan BTN antara lain berkaitan dengan fasilitas finansial yang menyentuh tiga aspek penting yakni kualitas, likuiditas dan upaya memperluas likuiditas.

“Yang akan kita dorong terutama bagaimana formula yang efektif, karena pada akhirnya produknya kan sama-sama KPR. Kendalanya itu yang rencananya akan sama-sama kita benahi,” ungkap CEO Buana Kassiti Group ini.

Terkait rencana pemerintah untuk mengurangi tenor atau jangka waktu KPR bersubsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun disubsidi dan 10 tahun mengikuti bunga pasar, REI menilai hal itu kemungkinan dapat diterapkan karena penghasilan nasabah akan ada peningkatan setelah 10 tahun ke depan.

Langkah ini juga akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah dan dapat memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi guna mengatasi backlog rumah yang kini mencapai 12,7 juta unit.

Baca juga : ACC Syariah Adakan Literasi Keuangan Tentang Pembiayaan Syariah

Tahun ini, REI mendorong agar penerima manfaat KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dapat ditingkatkan menjadi untuk 500.000 unit.

Apakah itu melalui penambahan anggaran kuota KPR FLPP atau lewat perubahan pada sebagian pola subsidi menjadi subsidi selisih bunga.

“Penambahan kuota FLPP tahun ini harus dong, karena jumlah saat ini pasti kurang. Saya sih percaya dan memegang pernyataan Menteri (PUPR) Basuki bahwa kuota FLPP 2024 akan ditambah jika realisasi sudah mendekati habis,” tegas Joko Suranto.

Seperti diketahui, kuota FLPP untuk rumah subsidi di tahun 2024 sangat terbatas yakni hanya 166.000 unit atau lebih rendah dibandingkan kuota tahun 2023 sebanyak 220.000 unit.

Baca juga : BRINS Sabet 2 Penghargaan Di Anugerah BUMN 2024

Pada kesempatan itu, Joko Suranto juga menyoroti data yang mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen - 40 persen KPR subsidi calon nasabah ditolak oleh bank karena skor kredit mereka kurang baik, salah satunya disebabkan “jeratan” pinjaman online (pinjol).

Banyaknya kasus masyarakat yang gagal bayar pinjol menyebabkan mereka terhambat mendapatkan KPR.

REI meminta pihak berwenang bertindak tegas untuk menghentikan semakin banyak masyarakat terjerat pinjol dan tidak bisa membeli rumah melalui KPR.

"Banyak sekali korban yang menjadi korban dari pinjaman online berbunga tinggi hingga sebesar 116 persen per tahun. Tentunya masyarakat harus lebih waspada pada hal ini" ujar Joko Suranto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.