Click Here

Dark/Light Mode

Mau Disertifikasi Menag

Para Pewaris Nabi, Bersedia?

Sabtu, 23 Nopember 2019 09:45 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi. (Foto: Twitter@Kementerian Agama RI)
Menteri Agama Fachrul Razi. (Foto: Twitter@Kementerian Agama RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama, Fachrul Razi, belum berhenti melontarkan wacana-wacana kontroversial ke publik. Setelah cadar, celana cingkrang, satgas antiradikalisme, kini muncul lagi yang baru. Dia mau mensertifikasi ulama. Apa para “pewaris nabi” itu mau disertifikasi?

Sertifikasi ini sebenarnya bukan hal baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum sudah punya program ini. Bahkan sudah efektif berjalan sejak 18 November kemarin. Namun, yang disertifikasi hanya sampai ke pendakwah alias dai. Tidak sampai ke level ulama.

Apakah sertifikasi ala Fachrul ini akan sama dengan MUI? Mantan Wakil Panglima TNI itu belum dapat memastikan. Dia hanya menekankan, yang akan disertifikasi itu adalah ulama. “Nanti kita lihat. Saya punya program itu, tapi belum tahu namanya apa. Tapi saya sepakat, kemungkinan ya (sertifikasi ulama). Saya sempat singgung pada rapat, ulama yang bersertifikat kalau enggak salah ya,” ujarnya, di Kantor Kemenag, kemarin.

Berita Terkait : KPK Periksa Dirut Petrokimia Gresik

Dalam pelaksanaannya nanti, menteri asal Aceh ini memastikan tidak akan memaksa ulama untuk ikut program sertifikasi. Dia juga tidak akan membeda-bedakan mana ulama yang bersertifikat, mana yang tidak. “Enggak ada kita memaksakan orang harus punya ini. Enggak punya ini enggak boleh ceramah. Enggak,” jelas Fachrul.

Sejauh ini, Fachrul mengatakan, program ulama bersertifikat itu masih digodok Kemenag. Pihaknya tengah merumuskan standar-standar apa yang akan diterapkan dalam sertifikasi tersebut. “Ya nanti kita lihat, dan kembali garis bawahi, tidak menjadi persyaratan orang untuk berceramah di mana-mana, silakan saja,” tandasnya.

Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Agus Salim, setuju dengan program sertifikasi dai. Tapi, pihaknya tidak sependapat jika sertifikasi itu juga menyasar para ulama. “Sertifikasi dai-nya boleh. Tapi kalau (sertifikasi) ulama, enggak pantes lah,” kata Agus, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Berita Terkait : Sheila Dara, Gara-gara Film Kini Bisa Ngelas Besi

Memang, apa bedanya dai dan ulama? Menurut Agus, ulama itu sudah pasti dai. Karena ulama pasti berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Tapi, dai belum tentu masuk di level ulama. Keduanya memiliki tingkatan yang berbeda. Rasulullah, lewat sabdanya, sudah menegaskan, ulama adalah pewaris para nabi. Untuk menerangkan pengertian ulama, ia kemudian merujuk Al-Quran Surat Fatir Ayat 28. “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah ulama,” terang dia.

Menurut Agus, orang yang takut kepada Allah sudah pasti jadi amilin. Sedangkan pendakwah belum tentu. Soal sertifikasi dai, kata Agus, sejak dulu NU sudah menerapkannya secara internal. Dia memahami, jika sertifikasi itu diterapkan pemerintah untuk menangkal radikalisme. Sebab, belakangan ini banyak pendakwah yang cenderung provokatif dan dibumbui dengan ujaran kebencian.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dadang Kahmad, mempertanyakan ukuran apa yang akan dipakai Kemenag ketika mengeluarkan sertifikasi ulama. Sebab, selama ini gelar ulama disematkan kepada seseorang berdasarkan pengakuan umat. “Dinobatkan dan diakui oleh masya rakat. Ulama itu adalah masyarakat yang menilai,” ujar guru besar sosiologi agama UIN Bandung itu, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Berita Terkait : Menkeu dan Mendes Masih Bertengkar

Ia berharap, Kemenag berpikir ulang untuk melaksanan program sertifikasi ulama. Sebab konotasinya terlalu menyudutkan umat Islam. “Terkesan menghambat dakwah umat Islam. Ada ulama yang diakui dan tidak diakui. Itu tidak baik. Ulama itu kan jabatan mulia. Kalau dalam kastanya Brahmana, (levelnya) melebihi pemerintah,” tuturnya.

Kecuali, lanjut Prof Dadang, sertifikasi itu diberlakukan untuk ulama ber status aparatur sipil negara (ASN). “Kalau ada ulama yang ikhlas di kampung-kampung itu bagaimana? Apa harus ikut tes juga?” tanya dia. Jika pun dipaksakan, petinggi ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu menyarankan agar sertifikasi ini juga berlaku pada pemuka semua agama. Tidak hanya Islam. “Jadi nanti ada sertifikasi pendeta, pastur, sertfikasi pengkhotbah agama,” ucapnya. [SAR]