Jokowi Ajak Kerja Sama Perusahaan Korsel Bangun Ibu Kota Baru Di Kaltim

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mengajak para pimpinan perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan untuk bisa bekerja sama membangun ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) perusahaan besar Korea Selatan, di Lotte Hotel, Busan, Senin (25/11) siang.

“Ibu kota baru tersebut akan kita desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, safe city, inclusive city, dan resilient city,” kata Jokowi dikutip dari situs Setkab.

Baca juga : Pengusaha Jangan Ngarep Bisa Seperti Di Australia

Eks Wali Kota Solo ini mengajak para CEO perusahaan besar Korsel untuk menguatkan kerja sama ekonomi, kerja sama perdagangan, dan kerja sama investasi antara Indonesia dan Korea. “Korea adalah mitra strategis khusus Indonesia dan merupakan investor nomor 6 terbesar untuk Indonesia,” terang Jokowi. 

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup terjaga. Di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ekonominya malah tumbuh lebih dari 5 persen per tahun selama 5 tahun ini.

“Di saat banyak negara mengalami banyak diskonten stabilitas politik, di Indonesia bisa cukup terjaga. Dan pada saat banyak negara melakukan proteksionisme, Indonesia bisa menjadi koordinator bagi perundingan ASEAN. Dan, Indonesia telah menyelesaikan negosiasi Indonesia dan CEPA dengan Korea,” tegas Jokowi.

Baca juga : Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2021

Menurut Presiden, komitmen Indonesia jelas, dalam 5 tahun ke depan iklim investasi akan makin menarik. Penyederhanaan aturan dan birokrasi akan terus dilakukan.

Pada saat yang sama, Presiden menekankan, investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi. 

“Tahun ini segera kita akan melakukan apa yang namanya Omnibus Law memangkas kira-kira 70 sampai 74 undang-undang secara bersamaan," katanya.

Baca juga : Hapus Peraturan Ruwet Yang Bikin Investor Kabur

Dengan Omnibus Law ini, diharapkan semua peraturan-peraturan yang menghambat investasi bisa disederhanakan. Birokrasi juga akan dibuat simple, sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan, setiap masalah bisa disampaikan langsung kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadali. “Saya kira kemarin kita sudah menyelesaikan setelah mengangkat Kepala BKPM, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan di Lotte, di Cilegon, diselesaikan oleh Kepala BKPM yang baru,” sambungnya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.