RM.id  Rakyat Merdeka - Wilayah perbatasan merupakan 'bumper zone' yang perlu diperkuat untuk pemerataan pembangunan nasional. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi dalam pemerataan pembangunan.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rakor Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara 2019, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Senin (25/11).

“Bapak Presiden sudah menyampaikan membangun dari pinggiran, pencegahan urbanisasi, pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota-kota atau di daerah-daerah yang sudah terbangun seperti Jawa, tapi juga daerah perbatasan. Kalau masyarakatnya kuat, pembangunan terjadi di sana, dan kejahatan-kejahatan lintas batas akan dapat diatasi,” kata Tito, yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP). 

Berita Terkait : Diakui Dunia, Telkom Gondol 3 Penghargaan

Menurutnya, camat di daerah perbatasan sebagai unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat harus ditingkatkan kapasitasnya untuk bertahan dalam membangun daerah dan masyarakat perbatasan.

“Camat-camat punya otoritas, punya kewenangan, punya kedekatan hubungan masyarakatnya dan mereka yang paling bisa lama di situ. Kalau unsur lain datang-pergi, kalau mereka bertahan di situ, maka kita harus perkuat mereka,” ujarnya.

Dalam hal peningkatan kapasitas maupun pembangunan sumber daya, Mendagri menilai, perlu adanya sinkronisasi Pemda dengan Pemerintah Pusat, utamanya kerja sama semua pihak dalam berbagai aspek yang menunjang untuk pembangunan perbatasan tersebut.

Berita Terkait : Mulai Senin Depan, Pengguna Skuter Listrik Tak Penuhi Syarat Bakal Ditindak

“Untuk masalah sumber daya manusia (SDM) perlu ada kerja sama dan sinkronisasi antara Pemda dan Pusat. Pemda diharapkan para Bupati dan Gubernur itu menganggarkan untuk pembangunan daerah perbatasan. Ini prioritas. Satu kabupaten kan ada kecamatan perbatasan dan ada yang bukan, yang perbatasan ini kita minta dijadikan prioritas, sama dengan tingkat Provinsi ada kecamatan perbatasan dan ada yang bukan. Yang ada perbatasannya kita minta diberikan prioritas.” jelasnya.

Untuk itu, Mendagri meminta sinergi untuk seluruh program dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam mengelola program dan pembangunan daerah perbatasan.

“Tujuan kita memperkuat "bumper zone". Kementerian kan banyak program untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan, ada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Kita harap mereka juga memprioritaskan kepada daerah perbatasan, desa-desa perbatasan, kecamatan perbatasan, buat program di situ. Kemenkes punya program sendiri, Kemendikbud juga mempunyai program, bidang kesehatan dan lain-lain. Kita harapkan disinergikan,”tegasnya [FIK]