Wapres Maruf Minta Nadiem Cari Pengganti UN

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta Nadiem Makarim mengkaji lebih dahulu rencana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Selama ini, katanya, UN digunakan sebagai sistem untuk mengukur standarisasi kemampuan anak sekolah di Indonesia. Tapi, dia mengakui, standarisasi itu tak bisa diterapkan di semua daerah. 

"Itu harus dikaji, dikaji dulu seperti apa yang memang bisa. Kan itu tidak mudah. Dulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah kita sekarang carilah itu," ujar Maruf di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Baca juga : Nadiem Putar Kaset Kusut

Itu yang dimaksud Maruf adalah sistem yang valid untuk mengukur standarisasi. Dia berharap Nadiem mampu menemukan solusi pengganti UN. 

"Sedang dicari pengganti dari UN, untuk mengukur standard nasional kita. Kita harapkan nanti melalui Mendikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN,"ujarnya. 

Wacana ini sebetulnya sudah mulai mencuat sejak zaman Mendikbud dijabat M Nuh pada 2013. Saat itu, UN untuk SD berhasil dihapus. Tapi bagi SMP dan SMA, belum. 

Baca juga : Top, Kantor Basuki Raih Penghargaan Informatif

Kemudian, 2015, Mendikbud Anies Baswedan berencana juga mengubah konsep UN. Namun hingga dia lengser, wacana itu belum terealisasi. 

Penghapusan UN ramai lagi pada akhir 2016 saat Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy. Dia sempat mewacanakan ingin melakukan moratorium pelaksanaan UN 2017.

Kemendikbud pun mempersiapkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Namun, gagasan moratorium itu ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Baca juga : Kemenkop Tetapkan Bank Mantap Penyalur KUR

Menurut dia, UN masih diperlukan di dalam sistem pendidikan di Tanah Air. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan pada tahun 2017. 

Keputusan itu diambil di dalam rapat kerja terbatas kabinet pada 12 Desember 2016. Nadiem sendiri memastikan UN tetap dilaksanakan pada 2020. Sementara soal penghapusan UN, masih dikaji. "Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem, 30 November lalu. [OKT]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.