Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Tumbuh Tak Sampai 5 Persen
Istana: Ada Sentimen Negatif Hambat Ekonomi
Sabtu, 10 Mei 2025 07:55 WIB

RM.id Rakyat Merdeka - Istana memastikan kebijakan penghematan anggaran Presiden Prabowo Subianto bukan menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Prasetyo memastikan, kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, siklus belanja Pemerintah pada awal tahun memang biasanya belum mencapai puncaknya.
"Mohon tidak hanya dari satu sudut pandang,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Baca juga : Aji Muhawarman: Diawasi WHO, BPOM Kemenkes Dan Para Ahli
Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan pertumbuhan ekonomi melambat juga terjadi karena imbas ekonomi global. Beberapa sentimen negatif menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, di antaranya tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).
Untuk diketahui, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (5/5/2025) menyatakan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87 persen pada kuartal-I 2025. "Pengaruhnya bukan karena satu faktor tertentu," tambah Prasetyo.
Dia lantas menjelaskan realisasi penghematan anggaran. Ia bilang, efisiensi anggaran sama sekali bukan untuk menahan belanja, tapi untuk direlokasi ke berbagai program yang lebih penting. Misalnya ketahanan pangan dan mengerek pertumbuhan di sektor pertanian.
"Arahnya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, di situ kan kemudian BPS juga mencatat pertumbuhan kita dari bidang pertanian itu mencapai di atas 10 persen," kata Prasetyo.
Baca juga : Masdalina Pane: Kita Harus Berdaulat Di Bidang Kesehatan
Sementara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, masa transisi pemerintahan memungkinkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini pernah terjadi saat pergantian kabinet pada tahun 2014. Di mana saat itu perlambatan bukan cuma terjadi pada kuartal I, melainkan juga kuartal II.
"Perlambatan semacam ini wajar terjadi dalam masa penyesuaian. Jadi, polanya sebenarnya bukan hal baru," tandas Luhut seperti dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (9/5/2025).
Luhut juga menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif penting untuk mendorong percepatan belanja negara. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian. Termasuk menggerakkan sektor ekonomi desa seperti petani sayuran, peternak ayam, pedagang telur, dan pelaku UMKM lokal.
"Di tengah kondisi seperti ini, kita harus menjaga semangat persatuan. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Kita butuh aksi nyata, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian dalam mengambil keputusan penting,” seru mantan Menko Polhukam itu.
Baca juga : Prabowo-Gibran Hapus Utang Petani & Nelayan
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengaminkan penjelasan Pemerintah bahwa proses transisi pemerintahan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
"Benar memang biasanya ada siklus belanja Pemerintah di mana awal tahun tidak sebesar kuartal-kuartal berikutnya. Namun, data juga menunjukkan pertumbuhan pengeluaran Pemerintah di kuartal I-2023 3,3 persen dan kuartal I-2024 20,4 persen, dan nilainya positif," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya