Kementerian PUPR Raih Penghargaan Dari BNPB

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atas dukungan kegiatan penanggulangan bencana sepanjang tahun 2019. 

Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BNPB, Doni Monardo kepada Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2020 di Sentul, Selasa (4/02).

Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Restorasi Gambut (BRG). 

Baca juga : Pacu Produksi Bawang Putih, Kementan Dorong Petani Temanggung Manfaatkan Dana KUR

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementeriannya dan BNPB terus bersinergi untuk meminimalisir risiko bencana secara bersama. 

Sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana koordinatornya adalah BNPB, Kementerian PUPR berada di bawah koordinasinya ketika menanggulangi bencana.

“Upaya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama. Kementerian PUPR berperan dalam masalah infrastruktur serta pelaksanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana melalui teknologi yang sudah dikembangkan seperti bendungan pengendali banjir, sabo dam, jembatan bailey dan rumah tahan gempa,” kata Basuki. 

Baca juga : Harun Masiku Belum Ketangkep, KPK Ogah Dibilang Gagal

Kementerian PUPR turut berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui beberapa strategi yang diterapkan. Pada tahap perencanaan, dilakukan dengan memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan secara efektif dan terpadu. 

Serta menerapkan sertifikasi desain yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Komite yang anggotanya berasal dari gabungan profesional dan pemerintah agar dihasilkan desain infrastruktur yang benar, sesuai dengan standar dan kriteria perencanaan.

Selanjutnya, pada tahap pembangunan, dilakukan dengan menerapkan standar pengawasan yang ketat dan menerapkan sertifikasi operasi agar infrastruktur dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan perencanaan. 

Baca juga : Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR, KPK Periksa Muhaimin Iskandar

Kemudian pada tahap pengelolaan, dilakukan dengan pemeliharaan dan pengoperasian yang memadai agar infrastruktur dapat berfungsi secara optimal. Kementerian PUPR juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 1176/KPTS/M/2019. 

Satgas ini bertanggung jawab dalam penanganan dampak bencana antara lain menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara, relokasi korban terdampak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan kerusakan infrastruktur PUPR.  [FIK]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.