Luhut Warning Kementerian Jangan Banyak Main Kiri-Kanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kementerian dan lembaga (K/L) tidak menyembunyikan data saat diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Buang jauh-jauh mental main kiri-kanan.

Hal ini diutarakan Menko Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Gedung BPK, Jakarta, kemarin. 

“Saya minta teman-teman menteri membuka semua akses data dan informasi saat diaudit BPK. Jangan ada disembunyikan, karena akses data sangat penting,” kata Luhut. 

Menurut Luhut semua kementerian harus mencontoh Presiden Jokowi dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan instansinya. Semua akses data dan informasi selalu diberikan tanpa ada yang ditutupi. 

Baca juga : Bangun Posko, Kemendagri Berikan Bantuan Korban Banjir di Banten

“Kita beruntung memiliki Presiden yang bisa memberikan contoh. Dan tidak terlibat dalam hal-hal yang aneh-aneh itu,” puji Luhut. 

Untuk itu, Luhut berharap kementerian yang akan diaudit BPK nanti, bisa membantu memberikan akses data dan informasi yang valid. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuang mental penyeleweng. 

“Semua harus bisa mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akses data dan informasi dalam pemeriksaan harus dimudahkan. Jangan banyak main kiri-kanan,” katanya. 

Di sisi lain, Luhut juga menyoroti anggaran perjalanan dinas yang masih banyak masalah. 

Baca juga : Tanggap Bencana Banjir Bandang di Sigi, Pertamina Salurkan Bantuan

“Banyak PNS yang komplain. Terutama mengenai fasilitas penginapan. PNS memilih membayar penginapan dengan uang pribadi. Dulu hotel saya enak karena bayar sendiri. Sekarang dibayar kantor kurang,” ujarnya. 

Bahkan, kata Luhut, tidak jarang deputi di kementeriannya tidak satu hotel karena uangnya tidak cukup. Oleh karena itu, dia berharap ketentuan perjalanan dinas dapat ditinjau ulang guna menghindari kesalahpahaman saat sedang dilakukan audit oleh BPK. “Jadi saya pikir, ke depan perlu ditinjau mengenai ketentuan ini. Sehingga tidak menjadi temuan. Padahal, bisa dihindari,” tegas Luhut. 

Di tempat sama, Anggota IV BPK Isma Yatun mengatakan, audit dilakukan untuk memberikan opini atas laporan keuangan enam kementerian di atas. Ada beberapa kriteria dalam audit tersebut. Di antaranya, adalah kesesuaian penyajian angkaangka dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap undangundang serta efektivitas. 

Dia menyebutkan keenam kementerian tersebut saat ini telah memiliki laporan keuangan yang baik, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Baca juga : Jokowi: Beliau Sudah Tangani Banyak Masalah

“Tahun lalu, opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/Ltelah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kementerian PUPR,” ujarnya. 

Isma menjelaskan, opini BPK tersebut bisa berubah tergantung hasil penilaian. Namun dia berharap hasil audit keenam kementerian tersebut dapat meraih opini yang baik tahun ini. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.