Nitip Anak, Saudara, Nggak Bisa Lah

RM.id  Rakyat Merdeka - Tjahjo Kumolo termasuk menteri lama yang diangkat lagi di kabinet Jokowi periode kedua. Di era pertama, Tjahjo jadi Menteri Dalam Negeri. Kini, Tjahjo jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Di posisi barunya ini, Tjahjo fokus melaksanakan visi misi Presiden dalam memperbaiki birokrasi, khususnya optimalisasi pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi ini banyak sekali pekerjaannya. Yang utama ya pelayanan publik. seperti mempercepat perizinan. soal birokrasi ini, juga harus dirampingkan dan ditingkatkan sumber daya manusianya,” ungkap Tjahjo, mengawali perbincangan dengan tim Rakyat Merdeka, di kantornya, Rabu (19/2), kemarin.

Dalam diskusi santai di lantai dua Kantor Menpan RB ini, Tjahjo didampingi Asdep Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin, Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Teddy syah Putra, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Mudzakir, serta Kepala Biro hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Andi Rahadian.

Dari Rakyat Merdeka hadir Dewan Kebijakan Redaksi Kiki Iswara, Pemred Riki Handayani, Chief Eksekutive Editor (CEE) Kristanto, dan Dewan Kebijakan Redaksi Supratman.

Baca juga : Terima Suap dan Gratifikasi Rp 46 Miliar, Sekretaris MA Nurhadi Jadi Tersangka

Sekarang ini, Kemenpan RB tengah membenahi orientasi ASN, yang dulunya kebanyakan struktural, menjadi fungsional. Di Kemenpan RB saja, Tjahjo sudah mereformasi dari 141 jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Meski ada sebagian kecil jabatan struktural yang masih bertahan, seperti kepala kantor dan bagian humas.

Untuk memangkas jabatan struktural, Kemenpan RB sudah mengundang seluruh Sekda Provinsi dan Kabupaten/ Kota, juga Sekjen Kementerian/Lembaga dan Sesmen.

Hampir seluruhnya tak menemui kendala. Hanya ada beberapa kementerian yang perlu perlakuan khusus. Seperti Kementerian agama yang satuan kerjanya bisa sampai 3.000 lebih.

Di Kemenkumhan, Kepala Imigrasi dan Kalapas juga tak mungkin difungsionalkan. Begitu pula di PUPR, ada Kepala Balai dan Eselon 2a dan b yang masih tetap.

Penyederhanaan birokrasi di Kementerian/lembaga dan daerah harapan ini perlu dikebut. Tjahjo menargetkan, paling lama 1 tahun, selesai. Hal ini dilakukan supaya pemerintah dapat melayani masyarakat dengan cepat.

Baca juga : Anak Buah Kok Ngalahin Bosnya

Dia juga cerita soal membludaknya tenaga administrasi. Dari 2,2 juta aparatur Sipil Negara, 70 persennya atau sekitar 1,6 juta adalah tenaga administrasi. Dia ingin mengurangi postur yang tak seimbang ini.

Di sisi lain, kata Tjahjo, Mendikbud mengeluh masih perlu 1,2 juta tenga guru. Kemudian, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian juga kurang. Padahal, idealnya satu desa ada 10 guru ASN, 5 petugas kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian, peternakan, dan pengairan.

Atas hal itu, Tjahjo menyetop posisi tenaga administrasi pada seleksi CPNS tahun ini. Kebanyakan posisi yang tersedia adalah guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Selain itu, Kemenpan RB mengajukan kepada Kemenkeu untuk menambah ASN tenaga fungsional supaya penerimaan lebih dari 150 ribu posisi. Tjahjo memastikan, penerimaan CPNS dilakukan transparan tanpa intervensi.

“Untuk penerimaan CPNS ini, tamu saya paling banyak yang nitip anaknya atau saudaranya. Ya, enggak bisa lah. Yang bikin soal saja Diknas, komputerisasi dipantau badan cyber dan lainnya. Susah kongkalikong. Tahun lalu, putrinya Pak Jokowi saja enggak lolos kok,” kelakar Tjahjo.

Tjahjo juga bicara soal inovasi. Dia ingin meniru pelayanan publik di Singapura dan Korea Selatan yang sudah berbasi IT. Sekarang ini, masih sedikit pemerintah daerah yang pelayanan publiknya sudah canggih dan optimal. Dari 512 kabupaten/kota, yang memiliki mall pelayanan publik baru 20-an. Di antaranya Banyuwangi, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bekasi, dan Cirebon.

Baca juga : Pengusaha: Larangan Kemasan Plastik dan Pengenaan Cukai Tidak Tepat Sasaran

“Bayangkan, pada hal anggarannya sama, objeknya sama, melayani masyarakat dan perizinan. Kami akan kejar terus yang lainnya,” kata Tjahjo. Ke depan, pelayanan SIM, surat keterangan baik, ngurus di Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Sakit, akte kelahiran, KTP, Paspor dan semuanya, harus cepat.

Kemenpan RB melalui Deputi Pelayanan Publik mepercepat pembangunan inovasi dalam pelayanan dan perijinan. Memang, lanjut Tjahjo, ada daerah yang melakukan reformasi birokrasi dan tata pengelolaan pemerintahan akuntabel dengan optimal. Misalnya Yogyakarta, dua tahun lalu ada 3.000 item program provinsi, dalam setahun bisa dipangkas di bawah 1.000.

“Memang ada faktor kepemimpinan kepala daerah. Banyuwangi juga kita dampingi terus. Kota-kota yang maju ini perlu ditiru. Pemerintah daerahnya melayani masyakarat dan cepat dan ujung nya pertumbuhan ekonomi daerah tinggi,” sebutnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.