Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Menteri Sosial Juliari P Batubara

Narasi Saya, Narasi Pemberdayaan

Jumat, 28 Februari 2020 07:14 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara saat berkunjung ke Redaksi Rakyat Merdeka, Kamis (27/2). (Foto: Sophan Wahyudi/RM)
Menteri Sosial Juliari P Batubara saat berkunjung ke Redaksi Rakyat Merdeka, Kamis (27/2). (Foto: Sophan Wahyudi/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Juliari P Batubara, fokus melasanakan tiga hal di awal masa kerjanya sebagai Menteri sosial (Mensos). Ketiga hal itu: program pemberdayaan sosial, rehabilitasi panti, dan perbaikan data terpadu kemiskinan.

Fokus tersebut dipaparkan Mensos saat berkunjung ke dapur redaksi Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin.

Mensos memaparkan nya dalam suasana cair. Banyak guyonan dan tawa, namun tak mengurangi esensi yang dijelaskan. Berikut obrolan selengkapnya:

Apa prioritas pertama yang akan Pak Menteri lakukan?

Saya selalu mengingatkan jajaran, agar mengubah paradigma dalam melaksanakan berbagai program di Kemensos. Pada intinya, orang miskin jangan dipelihara, tapi disejahterakan. Karena itu, saya mengusung narasi pemberdayaan. Bukan hanya intervensi perlindungan orang miskin.

Nah, di tahun 2020 ini, salah satu fokus program kesejahteraan sosial adalah penguatan program pemberdayaan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Saya realokasi program untuk pemberdayaan. Dananya hampir Rp 1,5 trilliun. Tahun kemarin enggak sampai segitu.

Artinya tidak melulu memberi bantuan sosial?

Ya. narasinya sekarang ini penanggulangan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, lewat pemberdayaan. Bukan hanya mengurangi pengeluarannya, tetapi juga menjadikan mereka keluarga sejahtera.

Bagaimana caranya?

Baca juga : WNI Terakhir Sandera Abu Sayyaf Berhasil Diselamatkan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), saya data dan pantau. Bagi yang lulus atau graduasi keluar dari program bansos, langsung mendapatkan fasilitas pinjaman lunak. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan terintegrasi dengan program pemberdayaan yang ada di Kemensos seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan kewirausahaan sosial lainnya.

Teknisnya, ke depan, program PKH yang jumlahnya 10 juta keluarga, setiap tahun akan berkurang. Ada berapa yang kita hilangkan. Misalnya 1 juta tidak ikut PKH.

Setelah tidak menerima program PKH, mereka akan diapakan?

Pertama, secara umum, menjadikan mereka independen, mandiri. Dapat pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Supaya tidak menggantungkan bantuan.

Dengan apa?

Dengan Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang basisnya eknomoi produktif. Bentuknya memang bantuan sosial tapi kerjakerjanya semacam start up untuk orang miskin. Misalnya, Rp 100 sampai Rp 200 juta per kelompok usaha.

Akan ada pendampingan?

ini memang, hibah, tak perlu dikembalikan. Tetapi akan didampingi dari Kemensos selama 1 sampai 3 tahun. nanti, selanjutnya, akan ada upaya agar dapat Kredit Usaha Rakyat. artinya, kelompok usaha ini akan bankable. Mereka akan mandiri.

Yakin ini akan berjalan?

Baca juga : Mandiri Syariah Fasilitasi Layanan Perbankan Re Group

Saya yakin dengan pemberdayaan ini. Bahkan, nanti akan ada seremoni setiap tahun bagi masyarakat miskin yang graduate, naik kelas. nanti ada seremoni PKH, akan ada wisuda, dia tidak jadi orang miskin lagi. Dibikin pakai baju khusus, supaya mereka ingat. Mereka sudah lulus dan tak jadi masyarakat miskin lagi. lulus jadi orang miskin. nanti, bahkan April, kita undang Presiden, bikin seremoni, ada sekian masyarakat yang lulus jadi orang miskin.

Bagaimana Presiden dan Kemenkeu menanggapi program ini?

Ini sudah saya sampaikan ke Presiden dan Menkeu. Mereka mendukung penuh. Kemenkeu sendiri mengapresiasi integrasi keuangan KPM yang berhasil keluar dari program bansos dengan cara memfasilitasi pemberian pinjaman.

Jadi, kita bukan hanya memberikan bantuan uang dan hilang begitu saja. Pemberdayaan ke depan, bagaimana bisa memanfaatkan kewirausahaan sosial.

Bagaimana dengan bantuan sosial lain?

Bulan April nanti ada Kartu Pra Kerja. Untuk keluarga PKH yang punya anak SMA, saya sudah ada data PKH, ada 27 ribu yang punya anak SMA.

Nanti ada jalur wirausaha, ada kartu usaha. ada juga bantuan tetap program bantuan sembako. Tahun ini 15,2 juta penerima. Tahun lalu 15,6 juta penerima manfaat.

Kenapa berkurang?

Ada 400 ribu keluarga sudah kita hilangkan. Karena kalau saya paksakan, bantuan masuk ke keluarga yang enggak perlu atau enggak tepat.

Baca juga : Alhamdulillah, 2 dari 3 WNI Yang Disandera Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan

Selain pemberdayaan sosial, apa fokus Pak Menteri lainnya?

Soal rehabilitasi sosial. Kita akan perbaiki dan tambah sejumlah program. Misalnya, untuk kaum disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, orang dengan HIV dan korban Napza. Kita juga lakukan realokasi anggaran. Kita berencana renovasi empat balai.

Belum ada renovasi selama 20 tahun pada empat balai ini. antara lain Balai Rehabilitasi Dr Soeharso di Solo. Dulu, ini balai termaju di dunia pada tahun 50 an. Kita dulu top. Orang luar dulu datang belajar ke sini. Ini balai Iconic dan ada history. Kemudian, revitalisasi balai di Bandung Witataguna dan dua lainnya. Perlu ditekankan, negara-negara maju ini concern sekali dalam memajukan pusat dan balai-balai rehabilitasi.

Apa hanya perbaikan atau revitalisasi saja?

Di samping pembenahan balai rehabilitasi, kita juga akan memberdaya kan penghuni balai atau para penerima manfaat. Misalnya nanti, untuk seragam pegawai Kemensos, yang memproduksi penerima manfaat di balai kita. Kita pakai produksi mereka. Kan ada itu yang suskses bikin batik. nanti kita tulis, ini produksi balai Cibinong, dan lainlain, misalnya. Produk dari penerima manfaat harus kita yang pakai. Kita kudu mengapresiasi, kalau bukan kita siapa lagi?

Fokus lainnya?

Fokus terkahir adalah perbaikan data terpadu kemiskinan. Kita datanya banyak sekali. Hampir 98 juta dari seluruh populasi penduduk. Secara aturan Undang-Undang, datanya kan harus dari kami. Untuk perbaikan data, tentu ini kerja bersama Dukcapil, pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

Kemudian, kita sedang menggodok RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial di Prolegnas. Supaya PKH dan program batuan lainnya ada payung hukumnya. Selama ini hanya Prepres. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.