Kolaborasi Jadi Kunci, Kalbar Pacu FOLU Net Sink 2030

RM.id  Rakyat Merdeka - Kolaborasi multipihak disebut menjadi kunci percepatan pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, khususnya di Kalimantan Barat. Hal tersebut mengemuka dalam webinar nasional yang digelar Dewan Kehutanan Nasional (DKN), di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026).

Webinar bertajuk Kebijakan Kepemimpinan melalui Kolaborasi Multipihak terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini berlangsung secara hybrid. Sejumlah pemangku kepentingan hadir membahas penguatan sinergi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan, daerahnya memiliki peran strategis dalam upaya tersebut. Kalbar tercatat memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total wilayah. Sebanyak 59 persen desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Kondisi ini menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global,” ujar Ria Norsan.

Baca juga : Kadin: Konektivitas Jadi Kunci Kerja Sama Ekonomi di ABAC Meeting I 2026

Ia memastikan, Pemprov Kalbar berkomitmen mendorong kepemimpinan kolaboratif dalam pembangunan ekonomi hijau. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Transformasi menuju ekonomi hijau diharapkan mampu meningkatkan serapan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

“Sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan hutan berjalan berkelanjutan,” katanya.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Erwan Sudaryanto menjelaskan, kebijakan FOLU Net Sink 2030 membuka peluang besar bagi penguatan sektor kehutanan. Implementasinya mencakup pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove.

Baca juga : Tata Kelola Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

“Kebijakan ini memberi ruang optimalisasi pengelolaan hutan secara terintegrasi, termasuk pemanfaatan pasar karbon dan hilirisasi,” ujar Erwan.

Ia menambahkan, penguatan implementasi di daerah menjadi faktor penting dalam mencapai target nasional. Sejumlah rencana operasional telah disiapkan untuk menekan emisi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor kehutanan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyoroti pentingnya strategi multiusaha kehutanan dan hilirisasi. Pendekatan ini menggabungkan pemanfaatan hasil hutan kayu, non-kayu, serta jasa lingkungan dalam satu sistem terintegrasi.

“Model ini bisa meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi sekaligus mendukung target FOLU Net Sink 2030,” jelasnya.

Baca juga : Pengelolaan DAS Kunci Pencapaian Target FOLU Net Sink 2030

Ia menilai, hilirisasi kehutanan akan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan di dalam negeri. Selain itu, peluang ekonomi baru berbasis bioekonomi juga semakin terbuka.

Penguatan kemitraan, inovasi usaha, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan dinilai menjadi faktor penting dalam implementasi di lapangan.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.